Berita Sungailiat

Gaji PTT dan GTT Akan Dirapel Tiga Bulan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Padli mengakui adanya keterlambatan gaji guru honorer selama tiga bulan pada tahun 2019

Gaji PTT dan GTT Akan Dirapel Tiga Bulan
BANGKAPOS
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Padli 

BANGKAPOS.COM--Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Padli mengakui adanya keterlambatan gaji guru honorer selama tiga bulan pada tahun 2019.

Pihaknya sudah berusaha sejak April 2018 lalu, mendata Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) akan dibayar lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD 2 Kabupaten Bangka.

Diakuinya gaji PTT dan GTT tersebut akan disamakan karena selama ini ada yang dibayar Rp 500.000 ataupun sebesar Rp 1 juta.

"Ini rasanya tidak ada keadilan sama-sama honor komite tetapi tidak sama. Memang kalau di Sungailiat karena guru PNS-nya banyak, dibayarnya besar tetapi kalau di Belinyu, Mendobarat, Puding, Bakam, siswanya sedikit guru honornya banyak sehingga terjadilah ketimpangan. Kami dari dinas pendidikan akan mengevaluasi itu supaya adanya kesamaan," jelas Padli kepada bangkapos usai Musrenbang Kabupaten Bangka, Senin (11/3/2019) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

Pihaknya mengusulkan sebesar Rp 1.500.000 untuk PTT dan GTT tetapi berhubung keuangan daerah tidak mencukupi maka diputuskan sebesar Rp 1.100.000.

Namun menurut Padli melalui proses karena harus didata, ada payung hukumnya dan regulasi pembayarannya.

Diakuinya berdasarkan aturan juga dana BOS APBD 2 belum cair karena akan menyusun sesuai jumlah PTT dan GTT, jika ada yang fiktif tentu saja pihaknya akan diperiksa oleh instansi terkait bisa kena sanksi hukum.

"Kami sampaikan kepada kabid tolong dicek betul-betul jangan sampai fiktif," tegas Padli.

Untuk insentif PTT dan GTT dari informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka sudah include di gaji tersebut sebesar Rp 1.100.000.

"Kalau dibayar gaji Rp 700.000 dan insentif sebesar Rp 200.000 baru Rp 900.000 sekarang dibayar Rp 1.100.000 kelebihan Rp 300.000 artinya pemerintah daerah sudah berbaik hati membayarkan mereka dengan kelebihannya," jelas Padli.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved