Berita Bangka Tengah

Sebanyak 1.358 Tenaga Honor Bekerja di Pemkab Bateng

Pegawai kontrak tersebut saat ini telah mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Sebanyak 1.358 Tenaga Honor Bekerja di Pemkab Bateng
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Ilustrasi ratusan Pelamar tenaga kontrak atau honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan berkas persyaratan adminitrasi di Gedung Gunung Maras kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Babel, Senin (25/2/2019). 

BANGKAPOS.COM--Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSMD) Bangka Tengah menyampaikan data jumlah tenaga pegawai kontrak kegiatan, sebanyak 799 tenaga pegawai laki laki dan 529 orang tenaga perempuan.

Pegawai kontrak tersebut saat ini telah mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Total Pegawai Kontrak Kegiatan Kabupaten Bangka Tengka di tahun 2019 total laki laki 799, perempuan 529 total 1.358, terbagi di seluruh OPD, dari Badan, Dinas, Kecamatan dan UPTD Puskesmas," jelas Dani Effendi Kabid Mutasi mewakili kepala Dinas BKPSMD
Wahyu Nurrakhman kepada wartawan, pada Senin (11/3/2019).

Ia menambahkan, sebanyak 1.358 tenaga honor mendapatkan jaminan dari pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tentunya jaminan itu untuk mendukung dan menjamin semua tenaga honor di Bangka Tengah.

"Dengan jaminan dan gajian yang telah diberikan, diharapkan pegawai honor bisa terus disiplinan, karena mereka berkewajiban mengisi absensi, apel bulanan setiap tanggal 17 tiap bulannya, apel mingguan setiap Senin, dan apel setiap hari di OPD masing masing, ditambah dengan absensi sidik jari," lanjutnya.

Ia mengatakan pada tahun 2018 lalu ada PNS yang dilakukan pemecatatan pemberhentian karena tidak masuk kerja selama kurun waktu 46 hari.

"Pada 2018 pemberhentian PNS satu orang, kasusnya karena tidak pernah masuk, dan tidak bisa dibina lagi, karena minimal 46 hari tidak masuk secara acak dalam satu tahun itu bisa diberhentikan, mengacu pada PP 53 tahun 2010, sementara untuk tenaga honor tidak ada dilakukan pemecatan, hanya ada mereka mengundurkan diri," tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa untuk meningkatkan disiplin, yang harus ditaati oleh pegawai PNS atau honor, sanksi ada secara lisan dan tulisan maupun PNS maupun pegawai honor.

"Kita tentunya memberikan sanksi secara lisan, baru tulisan baru pemberhentian, itu dilihat masih bisa dibina, misal tidak bisa baru diberhentikan sesuai perintah kepala SDM dan pimpinan tertinggi," ungkapnya.

Ia mengatakan, tentunya dengan disiplin tenaga honor maupun PNS diharapan bisa bekerja dengan baik sesuai dengan arahan pimpinan untuk terus bekerja dan melayani masyarakat.

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved