Berita Pangkalpinang

Perdanya Tinggal Tunggu Paripurna, Menebang Pohon Wajib Menyediakan Bibit Pengganti

Penebangan pohon dengan diameter nol sampai 10 cm diganti dengan bibit sebanyak 10 pohon dengan

Perdanya Tinggal Tunggu Paripurna, Menebang Pohon Wajib Menyediakan Bibit Pengganti
Bangkapos/Ira Kurniati
Kepala bidang permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang, M.Belly Jawari 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas perumahan dan permukiman Kota Pangkalpinang tidak merekomendasikan adanya aktivitas penebangan pohon, terutama pohon-pohon milik pemerintah daerah di sepanjang turus jalan. 

Kepala bidang permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang, M.Belly Jawari, menyatakan setiap badan usaha ataupun masyarakat yang ingin menebang pohon milik pemerintah daerah harus melalui izin.

Izin penebangan pohon sudah dibahas di DPRD Kota Pangkalpinang dan tinggal menunggu paripurna berlakunya izin ini.  

Perizinan itu pun harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Menurut Belly, masyarakat atau swasta yang ingin menebang pohon harus mengajukan lampiran fotocopy KTP, IMB maupun izin usaha dan menandatangani surat pernyataan untuk dilaporkan ke dinas perkim. 

"Bisa jadi mereka tidak di acc untuk penebangan pohon. Karena pohon yang sebelum ditebang akan kami kaji melalui tim. Jika tidak memenuhi maka akan dibatalkan." kata Belly, Selasa (19/3/2019). 

Dia menegaskan, badan usaha ataupun masyarakat yang menebang pohon wajib menyediakan bibit pengganti.

Penebangan pohon dengan diameter nol sampai 10 cm diganti dengan bibit sebanyak 10 pohon dengan ketinggian minimal dua meter.

Untuk pohon yang ditebang dengan diameter 10 hingga 30 cm diganti dengan 15 bibit pohon setinggi dua meter.

Pohon diameter 30 sampai 50 cm diganti dengan 20 bibit setinggi dua meter dan penebangan pohon lebih dari 50 cm diganti sebanyak 30 bibit setinggi dua meter. 

Belly menuturkan, setelah paripurna perda ini akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat, badan usaha maupun swasta.

"Masih tahap sosialisasi belum memberikan sanksi. Hanya saja mereka tetap harus menyediakan bibit pohon jika mau menebang." jelasnya. 

Selain mewajibkan penyediaan bibit, pihaknya juga akaj membentuk tim pengawasan untuk melihat apakah adanya aktivitas penebangan pohon milik pemerintah secara ilegal. (*)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved