VIDEO : Jeanny : Reformasi Birokrasi dan Akreditasi Wajib

Dalam kesempatan kegiatan pendalaman materi reformasi birokrasi diikuti para hakim Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,..

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Ketua tim Reformasi Birokrasi (RB) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jeanny HV Hutauruk SE MM Ak CA mengatakan upaya menerapkan zona integritas reformasi birokrasi termasuk akreditasi dalam suatu lingkungan intansi pemerintah/lembaga peradilan negara adalah hal yang wajib.

Pasalnya hal tersebut menurutnya sesuai dengan instruksi Presiden RI. Namun pada hakikatnya reformasi birokrasi (RB) bisa dilaksanakan jika diikuti dengan perubahan mindset oleh sumber daya manusia (SDM) atau person pada institusi atau lembaga tersebut secara maksimal.

Dalam kesempatan kegiatan pendalaman materi reformasi birokrasi diikuti para hakim Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Selasa (19/3/2019) bertempat di aula gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Jeanny menerangkan 

Bahkan ia pun menegaskan jika penerapan reformasi birokrasi di internal institusi pengadilan di seluruh wilayah Indonesia khususnya bagi para hakim yakni mengacu kepada motto cepat, sederhana & biaya murah.

Kembali ditegaskan tim RB MA-RI dalam melaksanakan tugasnya sama sekali tidak akan mengintervensi para hakim pengadilan mana pun yang ada di Indonesia.

"Tidak pernah buka atau kutak-katik putusan (putusan hakim--red)  haram hukumnya tetapi prosesnya terbuka enggak bagi pencari keadilan seperti berapa lama waktunya dan berap biaya yang harus dikeluarkan untuk PNBP dan prosesnya kemana aja," terangnya.

Mantan pegawai Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) yang kini menjabat selaku sekretaris Direktorat Jenderal Badilmiltun MA-RI pun saat menyampaikan materi pendalaman reformasi birokrasi sempat menguji wawasan para peserta berasal dari kalangan hakim pengadilan se-provinsi Bangka Belitung.

Jeanny saat itu mencoba menanyakan beberapa perwakilan hakim pengadian yang hadir saat itu ditanya soal pemahanan tentang reformasi birokrasi dengan akreditasi.

Namun, hanya sebagian para hakim mampu menjawab pertanyaan Jeanny tersebut yakni apakah reformasi birokasi dan akreditasi sifatnya wajib.  

Meski demikian, Jeanny pun akhirnya menjelaskan seputar pemahanan reformasi birokrasi & akreditasi itu. Menurutnya reformasi & akreditasi adalah mutlak atau wajib diwujudkan, dan keduanya saling berkaitan.

Sementara kepala Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Kornelis Sianturi SH MH memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran ketua tim Reformasi Birokrasi MA-RI ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Bahkan dirinya sangat berharap jika lembaga pengadilan di wilayah Bangka Belitung atau di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini segera mendapatkan sertifikasi zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) & wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). (BANGKA POS/Ryan A Prakasa)

Penulis: ryan augusta
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved