Berita Bangka Barat

ADD Tak Cair, Pemerintah Desa Terpaksa Ngutang

Banyak yang terdampak. Perencanaan pemdes sudah kita selesaikan tinggal pelaksaan dan keuangannya

ADD Tak Cair, Pemerintah Desa Terpaksa Ngutang
Bangkapos/Hendra
Plt. Ketua APDESI Bangka Barat, Indra. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Belum adanya pencairan ADD ini sudah mengganggu jalannya pembangunan dan pemerintahan 60 desa di Kabupaten Bangka Barat.

Plt. Ketua APDESI Bangka Barat, Indra mengatakan keluhan dari rekan-rekan perangkat desa soal ketersedian anggaran.

Padahal desa sudah membuat perencanaan pembangunan, namun realisasi anggarannya hingga saat ini belum bisa dipastikan.

“Banyak yang terdampak. Perencanaan pemdes sudah kita selesaikan tinggal pelaksaan dan keuangannya saja.

Kalau anggarannya belum cair, kita khawatir realisasi anggaran dan serapan anggaran kita tidak tercapai,” ujar Indra, Rabu (20/3/2019).

Hal ini bertolak belakangan sebagaimana yang dituntut oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembangunan di desa cepat, tapi pencarian anggaran malah dihambat.

“Seluruh kegiatan pembangunan saat ini berhenti semuanya. Pemerintah desa hanya memberikan pelayanan saja kepada masyarakat. Kalau soal pelayanan keuangan, rekan-rekan perangkat desa tidak bisa,” imbuh Indra.

Tak hanya itu, dengan belum cairnya ADD selama 3 bulan ini, untuk membantu pelayanan masyarakat, pemdes dan jajaran terpaksa berhutang. Seperti pembelian alat tulis kantor dan lain sebagainnya.

“Kalau untuk gaji perangkat desa, BPD dan pembangunan desa belum bisa. Untuk pelayanan masyarakat seperti beli kertas, tinta itu terpaksa hutang.

Karena perangkat desa belum gajian, tiga bulan ini juga mereka terpaksa cari hutangan. Mau bagaimana lagi kan, keluarga butuh nafkah juga,” kata Indra. ( Bangka Pos / Hendra)



Penulis: Hendra
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved