Berita Pangkalpinang

Soal Aktivitas PIP di Remodong Belinyu Begini Penjelasan Direktur LKPI Bangka Belitung

Jadi kegiatan aktivitas tambang di perairan Remodong itu murni kegiatan masyarakat Remodong. Lalu jangan asal mengatakan

Soal Aktivitas PIP di Remodong Belinyu Begini Penjelasan Direktur LKPI Bangka Belitung
Bangkapos/Ryan Agusta
Direktur Lembaga Kelautan & Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Bangka Belitung, Muh Risal. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Lantaran tak terima organisasi Lembaga Kelautan & Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Bangka Belitung dituding sebagai 'pengkhianat' nelayan oleh pendemo beberapa waktu lalu saat aksi penolakan aktivitas tambang laut, Direktur LKPI angkat bicara terkait pernyataan miring tersebut.

"Jadi kegiatan aktifitas tambang di perairan Remodong itu murni kegiatan masyarakat Remodong. Lalu jangan asal mengatakan lembaga kita ini (LKPI -- red) yang bukan-bukan," kata Direktur LKPI Provinsi Bangka Belitung, Muh Risal saat menggelar jumpa pers, Rabu (20/3/2019) di warkop Kongdjie, Semabung, Kota Pangkalpinang.

Diungkapkanya, jika keterkaitkan pihak LKPI di daerah Bangka Belitung dengan aktifitas penambangan pasir timah di wilayah perairan Remodong, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka itu justru pihaknya hanya sebatas membantu memfasilitasi permintaan pihak masyarakat Remodong, Belinyu.

"Masyarakat (warga Remodong -- red) meminta untuk difasilitasi pihaknya dan lembaga pun (LKPI Provinsi Bangka Belitung -- red) sudah berupaya dan alhamdulillah keinginan masyarakat itu oleh pihak PT Timah direalisasikan dan mau bermitra dengan masyarakat. Jadi keliru kalau lembaga kita (LKPI -- ref) dikatakan penambang," terangnya.

Kembali disinggung lebih jauh soal keterlibatan pihak LKPI Bangka Belitung dalam hal aktifitas penambangan pasir timah di perairan Remodong Belinyu itu,

namun pria yang biasa disapa dengan sebutan nama Ical ini justru mengaku jika LKPI Bangka Belitung ini menjelaskan Lembaga (LKPI Bangka Belitung -- red) hadir guna mendampingi masyarakat, mengayomi dan memfasilitasi masyarakat.

"Dan itu sudah kita lakukan," katanya.

Bahkan dalam kegiatan atau aktifitas penambangan pasir timah di perairan setempat (Remodong) menggunakan ponton isap produksi (PIP) justru ditegaskannya masuk dalam wilayah atau ijin usaha pertambangan (IUP).

"Terkait kegiatan penambangan tersebut memang diyakininya sesuai surat perintah kerja (SPK) ditujukan secara khusus kepada kelompok masyarakat," katanya.

Namun setelah dipelajari jika dimaksud dalam SPK yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN itu ( PT Timah Tbk) kepada kelompok masyarakat namun lembaga yang memiliki legalitas hukum.

Halaman
12
Penulis: ryan augusta
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved