Berita Bangka Barat

Kepala BPKAD Babar Bantah Perbup APBDes Babar Disebut Belum Ditandatangani, Akhirnya Bisa Dicairkan

Dia menyatakan, bahwa semua persyaratan telah dilengkapi, termasuk Perbup APBDes. Dia pun menjelaskan kronologisnya

Kepala BPKAD Babar Bantah Perbup APBDes Babar Disebut Belum Ditandatangani, Akhirnya Bisa Dicairkan
ilustrasi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bangka Barat Abimanyu membantah jika Peraturan Bupati (Perbup) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disebut belum ditandtangani.

Ini ia sampaikan mengkaltifikasi pernyataan Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung Supendi yang menyebut Dana Desa (DD) tahap 1 untuk Bangka Barat (Babar) belum bisa disalurkan karena belum adanya peraturan bupati (Perbup) APBDes 2019.

Dia menyatakan, bahwa semua persyaratan telah dilengkapi, termasuk Perbup APBDes. Dia pun menjelaskan kronologisnya kenapa DD tahap 1 tak kunjung disalurkan meskipun sudah diajukan.

"Apa yang kami ajukan itu sudah lengkap, mulai dari keputusan bupatinya, laporan tahun kemarin, cuma waktu itu dipertanyakan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang), yang mendatangani Pelaksana tugas (Plt). Mereka minta SK Plt-nya.

Itu yang tidak bisa ditunjukkan, karena Gubernur tidak pernah menerbitkan SK Plt. Sebab memang otomatis wakil bupati itu jadi Plt berdasarkan surat dari menteri dalam negeri ke gubernur, bahwa gubernur memberitahukan kepada wakil bupati untuk menjadi Plt," beber Abimanyu kepada Bangka Pos, Kamis (21/3/2019) malam.

Dia melanjutkan, surat dari gubernur yang memberitahukan bahwa Wakil Bupati Babar menjadi Plt-pun telah dilampirkan pada pengusulan penyaluran Dana Desa tahap 1. Pun demikian dengan telegram dari Gubernur Babel.

"Tetap KPPN tidak bisa menyalurkan," katanya.

Abimayu menjelaskan jika disebut belum disalurkannya DD tahap 1 Bangka Barat karena belum ada Perbup ABPDes, maka hal itu tidak tepat.

"(Kalau karena Perbup APBDes) itu tidak tepat, karena alasannya bukan itu, alasannya mereka (KPPN) minta SK Plt. Perbup APBDes itu sudah ditandatangani," kata Abimanyu.

Abimanyu melanjutkan, saat acara monitoring dan evaluasi di Pemprov Babel Rabu (20/3/2019) kemarin, pejabat di Pemprov Babel mengontak dirinya menjelaskan bahwa Kanwil Perbendaharaan mengatakan DD tahap 1 Bangka Barat bisa disalurkan.

Pada Kamis (21/3/2019) siang, staf Abimanyu kemudian kembali menghubungi KPPN Pangkalpinang

"Baru dapat kabar sore tadi bahwa Dana Desa sudah bisa dicairkan. Kami tidak tahu kenapa dulu tidak bisa, sekarang bilang bisa. Ini yang kami tidak tahunya.

Baru sore tadi baru ada kepastian bisa (disalurkan), makanya sore tadi secara aplikasi kami upload lagi persyaratan-persyaratan tersebut," tutur Abimanyu. (BANGKAPOS.COM / dedyqurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved