Berita Pangkalpinang

Pertanggungjawaban Serapan DD 2018 di Babel Masih 89 Persen, Daerah Diharapkan Segera Upload Laporan

Penyaluran DD bisa saja dilakukan dua tahap, tidak tiga tahap seperti saat ini. Sehingga pencairan bisa dilakukan lebih cepat.

Pertanggungjawaban Serapan DD 2018 di Babel Masih 89 Persen, Daerah Diharapkan Segera Upload Laporan
ilustrasi 

BANGKAPOS.COM - Penyaluran Dana Desa (DD) pada 2018, dari total DD untuk 309 desa se-Babel sebesar Rp264,3 miliar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah menyalurkan Rp 263,46 miliar. Penyaluran tidak 100 persen karena saat itu ada satu desa di Bangka Barat yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa 2017 sehingga ini mempengaruhi penyaluran DD pada 2018.

Dari penyaluran tersebut, saat ini pertanggungjawaban penyerapan yang telah mencapai 89 persen.

"Berdasarkan laporan minggu lalu (Maret 2019), yang terserap itu dan sudah dipertangungjawabkan oleh desa itu, sebesar Rp 235,61 M atau 89 persenan, jadi masih ada yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Mungkin sudah ada yang selesai, tetapi belum di-upload dalam aplikasi monitoring SPAN," tutur Kepala Kanwil DJPb Kepulauaj Babel Supendi ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/3/2019).

Laporan pertanggungjawaban DD 2018 diharapkan segera diunggah. Pasalnya, jika tidak, ini akan mempengaruhi penyaluran DD tahap 2 tahun 2019. "Makanya harapan kami, teman-teman yang terkait ini untuk segera meng-upload-nya," ujar Supendi.

Pada 2020 nanti, Supendi menambahkan, penyaluran DD bisa saja dilakukan dua tahap, tidak tiga tahap seperti saat ini. Sehingga pencairan bisa dilakukan lebih cepat.

Kemudian, aturan pada 2019 juga memungkinkan DD disalurkan tanpa harus menunggu seluruh desa di satu daerah menyelesaikan batas minimal penyerapan dan laporan pertanggungjawaban.

"Makanya kecepatan penyerapan dan pertanggungjawaban, tetapi bukan asal cepat juga tetap harus ada dokumens dan bukti yang dipersyaratkan ya, ini akan mempengaruhi. Makanya kami menyarankan kepada pemerintah daerah yang ada kendala, bisa konsultasikan ke KPPN, atau bertanya ke daerah yang tidak ada masalah, tidak apa-apa niru. Kemudian dari OPD terkait di provinsi juga bisa lebih berperan," beber Supendi.

(Bangka Pos / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved