Berita Pangkalpinang

Gubernur Erzaldi Sarankan Gedung VIP Dikomersilkan

Erzaldi Rosman menyarankan agar pengelolaan Gedung Very Importan Person (VIP) Bandara Depati Amir yang asetnya milik Pemprov Babel untuk dikelola

Gubernur Erzaldi Sarankan Gedung VIP Dikomersilkan
Bangka Pos/Yuranda
Bandara Depati Amir Bangka 

BANGKAPOS.COM - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menyarankan agar pengelolaan Gedung Very Importan Person (VIP) Bandara Depati Amir yang asetnya milik Pemprov Babel untuk dikelola pihak ketiga dengan sistem sewa.

Rencananya operasional gedung ini akan dimulai pada September nanti. Erzaldi menilai jika gedung ini dikelola pihak ketiga dan dikomersilkan akan berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan gedung ini memang untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke Babel. Namun, gedung yang cukup luas menurutnya ini bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya.

"Bangunan ruang VIP bandara memang perlu dan suatu kebutuhan, tapi kita sedang berusaha melakukan efisiensi, sedangkan pengelolaan ruang VIP tidak segampang dan semurah yang kita bayangkan, makanya kita upayakan dikelola pihak ketiga," kata Erzaldi akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, jika ini hanya dipergunakan untuk tamu pemerintahan, penggunaannya tidak terlalu banyak dan tidak sering. Oleh karenya, pihaknya berencana untuk mengkomersilkan ini dengan pengelolaan melalui pihak ketiga.

"Kalau hanya untuk forkompinda dan tamu negara, enggak beberapa orang. Kita berpikir nanti setelah kita bangun dan operasionalkan. Kalau sudah selesai akan kita lelang untuk dikelola pihak swasta dengan harapan swasta bisa melakukan dengan berbayar," jelasnya.

Jika nantinya ruang VIP ini dikomersilkan, Pemprov akan mendapatkan bagi hasil. Namun, hal ini memang perlu diatur dalam regulasi dan sistem pengelolaanya. Sehingga, nantinya dapat berimbas pada sumber PAD baru.

"Ada beberapa daerah, ruang VIP nya dikelola swasta, salah satunya Jogja yang dikelola oleh anak perusahaan Angkasa Pura I, tetapi dikelola sesuai dengan aturan, pengelolaan aset daerah kepada pihak lain," ujarnya.

Ditanyai sistem yang akan diterapkan, akankah semuanya murni berbayar. Menurutnya, dimungkinkan ada pengecualian tertentu jika sudah dikenakan biaya untuk fasilitas VIP, misalnya untuk tamu negara penting seperti Presiden, Menteri dan lainnya.

"Mungkin akan ada pengecualian, tergantung aturannya bagaimana, misalnya khusus Gubernur dan Ketua DPRD enggak bayar, yang jelas sesuai aturan dan tidak menyalahi," katanya.

(BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved