Berita Pangkalpinang

Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Kemenag Pangkalpinang, Ini Alasannya

Dengan begitu diharapkan agar anak-anak kita, khususnya yang sedang dibina di LPKA dapat lebih semangat dan positif

Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Kemenag Pangkalpinang, Ini Alasannya
bangkapos/edwardi
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pangkalpinang menerima Piagam Penghargaan dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia. 

BANGKAPOS COM, BANGKA -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pangkalpinang menerima Piagam Penghargaan dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia atas dukungan, perhatian, komitmen, dan kerja sama dalam pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang, Suyatno kepada Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, H Firmantasi, dalam kegiatan Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak di LPKA Kelas II Pangkalpinang, Senin (25/03/2019).

Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Pangkalpinang, H Firmantasi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang-undang.

"Di mana anak-anak memang merupakan bagian dari bangsa ini, sehingga negara berkewajiban dalam memenuhi hak-hak mereka, termasuk diantaranya, pemenuhan hak identitas anak, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya," katanya.

Ditambahkannya, Kenenag Kota Pangkalpinang melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dalam hal pelaksanaan program pembinaan mental spiritual bagi warga binaan.

"Dengan begitu diharapkan agar anak-anak kita, khususnya yang sedang dibina di LPKA dapat lebih semangat dan positif untuk menatap dan meraih masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-42.UM.06.02 Tahun 2019 tentang Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak dalam rangka Revitalisasi Pemasyarakatan bagi Anak yang dilaksanakan di tingkat pusat melalui teleconference dengan aplikasi ID ZOOM secara serentak di seluruh LPKA yang ada di 33 provinsi Indonesia, dalam bentuk pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) yang merupakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat pusat maupun daerah, yang telah diawali sejak Februari 2019 lalu.

Diharapkan semua anak di LPKA (33 Provinsi) selain mendapat KIA juga bisa memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Kementerian Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan diberikan secara simbolis kepada beberapa perwakilan anak. (BANGKAPOS.COM/EDWARDI)

Penulis: edwardi
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved