Terkait Kasus Suap, Menteri Agama Janji Reformasi Besar-Besaran

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bereaksi menanggapi dugaan suap yang mendera kementeriannya dua pekan belakangan.

Terkait Kasus Suap, Menteri Agama Janji Reformasi Besar-Besaran
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. 

BANGKAPOS.COM-- Kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romihurmuziy yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat lembaga yang mengurusi umat ini harus terus berbenah diri agar bisa bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bereaksi menanggapi dugaan suap yang mendera kementeriannya dua pekan belakangan.

Melalui keterangan tertulisnya pada Senin (25/3/2019) malam, Lukman Hakim Saifuddin menyadari masih ada celah yang memungkinkan jual beli jabatan terjadi, mengingat satuan kerjanya terhitung besar, yakni mencapai 4.500.

"Bahwa masih ada pihak-pihak tertentu, bisa dari dalam atau dari luar, yang belum berubah, itu bagian yang harus diperbaiki. Saya tidak menutup mata tentang itu," ungkap Lukman.

Terkait rumor suap dalam pengisian sejumlah jabatan di kemenag, menag meminta para pihak yang mengetahuinya dapat segera melaporkan ke aparat penegak hukum, atau mengadukannya ke Inspektorat Jenderal Kemenag.

"Kami meminta pihak-pihak yang memiliki informasi adanya suap dalam pengisian jabatan di Kemenag, untuk melaporkan ke aparat penegak hukum atau inspektorat," imbaunya.

"Agar semuanya bisa diproses secara etik dan hukum, sehingga kita mendapatkan kebenaran. Jadi tolong tidak hanya disebarkan di ruang publik tanpa bukti jelas, karena itu bisa menyebabkan demoralisasi ASN Kemenag dan menimbulkan prejudice," sambungnya.

Untuk itu, menurut Lukman Hakim Saifuddin, Kementerian Agama akan melakukan reformasi birokrasi besar-besaran.

Ada dua langkah, kata Lukman Hakim Saifuddin, yang akan dilakukan kementerian bervisi misi 'Ikhlas Beramal' ini.

Pertama, melakukan assessment ulang para pejabat dan membentuk majelis etik pegawai.

"Kita akan lakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Pertama, melakukan assessment ulang seluruh pejabat, mulai eselon I sampai IV," tegas Menag.

Halaman
1234
Editor: nurhayati
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved