VIDEO: Tambang Timah Hutan Lindung Matras dan Belinyu Jadi Sorotan, Begini Sikap KPHP

Sekitar 22.000 hektate hutan terlarang di utara Pulau Bangka dipastikan kritis.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sekitar 22.000 hektate hutan terlarang di utara Pulau Bangka dipastikan kritis. Kerusakaan hutan sebagian besar disebabkan oleh aktifitas penambangan timah tanpa ijin. Tak hanya hutan produksi (HP) yang dirambah, namun hutan lindung (HL) jadi sasaran. Kawasan hutan lindung yang kini sedang marak penambangan liar berada di sepadan Pantai Simping Belinyu dan Pantai Matras Sungailiat Bangka.

Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (KPHP) Wilayah III Bubus Panca, Ruswanda ditemui Bangka Pos di kantornya di Dusun Kayuarang Desa Cit Kecamatan Riausilip Bangka, Rabu (27/3/2019) memastikan hal itu. "Kawasan hutan (produksi, lindung dan konservasi) di wilayah kita (Sungailiat, Riausilip dan Belinyu) luasnya sekitar 44.000 sekian hektare," kata Ruswanda.

Walau baru beberapa bulan bertugas sebagai Kepala KPHP Wilayah III Bubus Panca, namun Ruswanda sudah melakukan pemetaan. Hasil pantauan KPHP diketahui separuh dari luasan hutan yang dimaksud, memprihatinkan. "Kita tinjau dari awal Tahun 2019, sejak saya tugas, itu kita lihat di lapangan banyak sekali wilayah kita yang terambah oleh pengelolaan tambang ilegal. Dari 44.000 sekian hektare itu sekitar kurang lebih 50 persen dalam kondisi yang harus kita rehabilitasi," katanya.

Ruswanda menyesalkan, kawasan hutan ini banyak tergerus oleh penambang yang tak bertanggung-jawab. Terkait persoalan itu, KPHP Wilayah III Bubus Panca tak tinggal diam. Imbauan dan aksi peringatan hinga teguran keras berupa surat peringatan telah mereka berikan ke penambang liar di kawasan hutan ini.

"Kami turun di lapangan, kita temui masyarakat masyarakat yang sedang berktifitas penambangan. Kita minta kalau itu memang (tambang) tidak memiliki ijin, kita berikan teguran atau surat peringatan. Untuk Wilayah Bubus Panca ini kerusakaan hutan sudah luar biasa. Beberapa kali kami turun ke lapangan, kami melakukan patroli," katanya

Saat ditanya kerusakaan hutan paling dominan di wilayah kerja KPHP Bubus Panca, Ruswanda menyebutkan dua titik yang saat ini jadi sorotan. Titik yang dimaksud khususnya kawasan hutan lindung, yang kini masih marak penambangan tanpa ijin. "Yang dominan itu pertama kali daerah (sepadan pantai) Matras Sungailiat dan Pantai (Simping) Belinyu. Itu banyak sekali terjadi proses perambahan hutan hutan lindung," kata Ruswanda.

Diakuinya, beberapa di antara penambang bersedia menghentikan aktifitas saat didatangi petugas, namun tak sedikit juga penambang yang membandel tetap beraktifitas terang-terangan menggunakan alat berat di lokasi berstatus HL Pantai.

Dampak kerusakaan menyebabkan pemerintah harus melakukan rehabilitas maksimal. Terkait upaya ini, KPHP bahkan mengaku harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Badan Lingkungan Hidup, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). "Guna dilakukan RHL (rehabilitasi lingkungan) supaya hutan yang kritis bisa kita perbaiki kembali," katanya.

Sementara itu mengenai tindakan selain surat teguran dan peringatan, apakah KPHP bakal melakukan tindakan lebih tegas, ke depan ? Ruswanda belum menyebutkan kapan dan waktu secara pasti. Yang jelas ia mengingatkan, bagi penambang liar yang merambah hutan lindung, sanksinya sangat berat. "Kalau berdasarkan PP Nomor 41 itu, penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar," tegas Ruswanda.

Mengenai keberadaaan tambang di hutan lindung Belinyu, awalnya marak di dua titik, Pantai Guntung dan Pantai Simping. Namun pada, Rabu (27/3/2019) petang, sebuah sumber memastikan satu titik saja, yaitu Pantai Simping Belinyu. Satu unit alat berat jenis eksavator, berada dalam lubang camui sedang mengeruk tanah tambang Sedangkan tak jauh dari lokasi itu, mesin tambang tetap beroperasi.

"Tambang di (Pantai) Simping Belinyu masih beroperasi. Ada alat berat warna orange satu unit sedang beroperasi dalam lubang camui hanya terlibat hidroliknya saja dari kejauhan (bergerak)," kata sebuah sumber yang sengaja datang ke lokasi, Rabu (27/3/2019) petang, untuk membuktikan pada Bangka Pos, bahwa tambang di hutan lindung Simping Belinyu seolah 'kebal hukum'.

Sebelumnya, sejumlah nelayan gabungan Kabupaten Bangka dan Bangka Barat sempat bergabung menggelar aksi protes terkait penambangan. Tak hanya tambang ilegal yang mereka keluhkan, namun tambang legal yang memiliki ijin reemi pun jadi sorotan. Tambang yang dimaksud khusus yang beroperasi di laut maupun bibir pantai.

Seperti yang diutarakan oleh Ketua Forum Nelayan Teluk Kelabat Bersatu, Rasyidi kepada Bangka Pos, beberapa waktu sebelumnya di Belinyu. "Yang pasti bibir pantai itu tidak boleh ditambang. Karena selain merupakan kawasan wisata, tambang di bibir pantai juga dikawatirkan mencemari dan mengganggu wilayah tangkap nelayan di lautan," tegas Rasyidi. (Bangka Pos/Ferylaskari)

Penulis: ferylaskari
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved