Berita Pangkalpinang

KPPU Temukan Indikasi Persaingan Tidak Sehat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Babel

Untuk pengadaan barang/jasa di Bangka Belitung, kita menemukan ada beberapa indikasi persaingan tidak sehat

KPPU Temukan Indikasi Persaingan Tidak Sehat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Babel
Muhammad Rizki
Sosialisasi hukum persaingan usaha di Swiss-BelHotel Pangkalpinang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hari ini Kamis (28/03/2019) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan sosialisasi hukum persaingan usaha di Swiss-BelHotel Pangkalpinang.

Acara yang dihadiri oleh berbagai instansi pemerintahan tersebut diadakan pada pukul 09.00 WIB.

Kepala KPPU Kantor Perwakilan Batam Akhmad Muhari mengatakan jika kegiatan yang bertemakan "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" ini penting diadakan karena KPPU sebagai lembaga pemerintah ingin mengedukasi stakeholder mereka, khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Akhmad mengaku jika data yang diterima oleh KPPU sendiri hampir 75 persen adalah perkara persaingan tender, oleh karena itulah KPPU ingin menedukasi agar ke depannya tidak ada lagi laporan perkara yang masuk ke KPPU tentang persaingan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui acara ini juga Akhmad mengatakan jika, semua persepsi pengadaan barang/jasa pemerintah akan diberikan kepada para peserta yang hadir.

Untuk di provinsi Bangka Belitung, Akhmad Muhari mengatakan jika sudah ditemukan indikasi persaingan tidak sehat di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Untuk pengadaan barang/jasa di Bangka Belitung, kita menemukan ada beberapa indikasi persaingan tidak sehat." ujar Akhmad, Kamis (28/3) di lokasi acara.

Akhmad menambahkan jika tugas pokok dari KPPU adalah untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa, dan menurut pasal 22 Undang-undang KPPU nomor 5 tahun 1999 sudah mengatur tentang pelaku usaha dan pihak lain (pelaku usaha, kelompok kerja, dan unit vertikal ke atas).

Dan jika peraturan ini tidak di indahkan, pihak KPPU mengkhawatirkan akan ada pihak yang dirugikan, contohnya jika penerima kerja merasa rugi dikarenakan adanya persekongkolan yang menyebabkan biaya semakin tinggi.

"Kalaupun nanti ada aspek hukumnya, bisa di telaah lagi oleh aparat hukum lain, baik itu kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalau ada unsur tindak pidana."

Akhmad pun mengaku jika sudah berdiskusi dengan pemerintah provinsi yang diwakili oleh sekertaris daerah untuk kembali membuka ruang diskusi yang berhubungan dengan pengadaan atau pun kegiatan yang lain. (Bangkapos/Muhammad Rizki)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved