Berita Pangkalpinang

Anggota DPRD Sebut Penegakan Perda Prostitusi Belum Maksimal

Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, mengatakan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus tegas dan sigap dalam menguak kasus prostitusi online

Anggota DPRD Sebut Penegakan Perda Prostitusi Belum Maksimal
Bangkapos/irakurniati
Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady 

BANGKAPOS.COM  - Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, mengatakan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus tegas dan sigap dalam menguak kasus prostitusi online yang berkedok di hotel-hotel yang ada di wilayah Pangkalpinang.

Dia menyatakan, legislatif telah membentuk peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, juga perda nomor 2 tahun 2018 tentang larangan prostitusi, yang harus ditegakkan oleh penegak perda, khususnya satuan polisi pamong praja dan aparat kepolisian serta OPD yang terkait.

"Perda ini masuk ke semua lini. Bisa saja mengendalikan semua yang tidak beres termasuk masalah prostusi." kata Rio, Senin (1/4/2019).

Namun, Wakil Ketua Komisi III ini mengklaim perda tersebut tidak berjalan efektif, belum maksimal dan belum dirasakan manfaatnya. Dia menuturkan, kesalahan penegakan perda karena lemahnya kekuatan penegak untuk menindaklanjuti masalah ini dan kurangnya sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyikapi permasalahan. Dia menyebutkan, kepala OPD yang tidak sanggup menegakkan perda, lebih baik mundur dari jabatannya.

"Masalahnya tinggal keberanian. Berani gak penegak perda dalam hal ini Satpol PP dan kepolisian menindaknya. Kami hanya memberi masukan, setiap rapat diingatkan, yang ekskutornya itu mereka penegak perda." kata dia.

Rio pun mempertanyakan kesulitan pengungkapan kasus prostitusi online ini. Menurutnya, kasus ini bisa ditelusuri dan dikuak, dengan memancing para jaringan nya, untuk mengetahui siapa penyedia jasa dan konsumennya.

Menurutnya, tidak cukup hanya dengan melakukan monitoring ke sejumlah hotel maupun tempat hiburan malam, pemerintah harus memiliki aksi yang tegas dalam menghentikan kasus prostitusi ini.

"Kita punya perda, masa hal seperti ini kita biarkan. Kalau saya simple, kepala dinas yang tidak mampu menegakkan perda silahkan mundur." pungkasnya.

(Bangka Pos/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved