Berita Beltim

Sidak Sungai Manggar, Fordas Beltim Temukan Dugaan Penimbunan dan Pengrusakan Mangrove

Dugaan ada aktivitas penimbunan dan pengrusakan mangrove terjadi di area Sungai Manggar terjadi saat Fordas Belitung Timur melakukan sidak.

Sidak Sungai Manggar, Fordas Beltim Temukan Dugaan Penimbunan dan Pengrusakan Mangrove
(dokumentasi fordas Beltim)
Ketua Fordas Belitung Timur Koko Haryanto saat melakukan sidak, Senin (1/4/2019) di area Sungai Manggar. 

BANGKAPOS.COM-- Dugaan ada aktivitas penimbunan dan pengrusakan mangrove ditemukan di area Sungai Manggar terjadi saat Fordas Belitung Timur melakukan peninjauan dan sidak. 

"Ada laporan masyarakat yang diterima langsung direspon oleh Fordas, langsung disikapi dengan beberapa anggota fordas dan pihak Kecamatan Damar dengan turun ke lapangan," ungkap Ketua Fordas Belitung Timur, Koko Haryanto, Senin, (1/4/2019) dalam pers rilisnya, Senin (1/4/2019) kepada posbelitung.com.

Menurut Koko pada saat sidak, ditemukan alat berat yang sedang parkir di area mangrove. Koko mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilarang oleh beberapa undang-undang. 

Dia menjelaskan, bahwa ada tiga UU yang dilanggar, pertama adalah UU Kehutan, UU Lingkungan Hidup serta UU Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Dimana di dalam UU Kehutan Jelas sekali sanksi yang diberikan apabila mangrove dirusak atau ditebangi.

Koko menuturkan pembabatan mangrove dengan berbagai alasan jelas melanggar ketentuan perundangan. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di antaranya diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

”Pembabatan mangrove oleh masyarakat seperti terjadi di area Sungai Manggar ini harus dihentikan dan ditindak," ujarnya.

Larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove di pinggir sungai sebagai satu ekosistem itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Selain itu, hutan bakau (mangrove) merupakan salah satu penghasil oksigen. Karenanya tindakan perambahan hutan bakau merupakan tindak pidana.

Menurut Koko para pelaku bisa diancam pidana pasal 82 sampai 109 UU RI No 18 th 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yg ancaman hukumannya bisa sampai seumur hidup.

Selain UU RI No 18 th 2013 ditegaskannya, pelaku juga bisa dijerat dengan UU RI No 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Misalnya pasal 109 yang bunyinya "Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana antara satu sampai tiga tahun dan denda antara Rp 1 sampai dengan Rp 3 M," jelas Koko.

Untuk itu pihaknya akan memanggil pihak yang bertanggungjawab atas aktivitas pengrusakan magrove tersebut, "Kami minta pertanggungjawabannya Jangan main main ini area sungai manggar, punya fungsi serapan air yang cukup besar perannya. Mangrove ini penopang untuk menjaga agar air tidak langsung meluber ke Jalan pada saat musim hujan. Dulu kita sudah mengalami pada saat banjir," beber Koko. (Posbelitung/Suharli)

Penulis: Suharli
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved