Berita Pangkalpinang

Tak Lapor LHKPN TPP ASN Pemprov Babel Bisa Ditunda Hingga Dua Bulan

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah menyebutkan, Pemprov Babel akan memberlakukan sanksi penundaan TPP.

Tak Lapor LHKPN TPP ASN Pemprov Babel Bisa Ditunda Hingga Dua Bulan
Bangkapos.com/Krisyanidayati
Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah. 

BANGKAPOS.COM-- Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah menyebutkan, Pemprov Babel akan memberlakukan sanksi penundaan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Babel yang belum menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Negara (LHKPN).

"Kalau belum lapor juga nanti TPP nya ditahan dulu satu bulan, tapi kalau ada instruksi gubernur dua bulan ya kita tunda dua bulan," kata Fatah kepada bangkapos.com, Senin (1/4/2019).

Fatah menyebutkan, ada sekitar 1.300 lebih ASN yang wajib lapor LHKPN. Namun, sayangnya Ia belum dapat merinci berapa jumlah ASN yang belum melaporkan. Pasalnya, dirinya juga masih menunggu hasil dari sistem.

Batas waktu terakhir pelaporan LHKPN yakni 31 Maret lalu. Saat ini, dikatakan Fatah pihaknya masih melakukan rekonsiliasi data.

"Ini sedang kita sinkronkan data antara yang ada di KPK dengan instrumen monitor tersebut belum bisa kita kita, kami akan coba melihat lagi data yang sudah melapor," ujarnya.

Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2017 tentang pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemprov Babel adapun ASN yang wajib lapor jabatan gubernur, wakil gubernur, eselon I, II,III dan IV, bendahara pengeluaran, bendahara pendapatan, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, pengelola Unit Layanan Pengadaan, dan PPTK dan PPK, dan pejabat yang mengeluarkan izin. Namun, tahun ini juga ada penambahan yakni Kepala Sekolah dan bendahara sekolah juga harus melaporkan.

"ASN yang wajib lapor apakah sudah lapor, karena berdasarkan Pergub wajib mengisi dan menyampaikan laporan, pejabat eselon II, tolong dilihat bawahannya syaratnya apakah masih ada yang tertinggal. Jika ada, berarti lengah pimpinan dan ASN pun lemah, ini yang saya minta, kalau ada tanggungjawab mari kita lakukan jangan tunggu sampai besok," sebutnya.

Menurutnya, dirinya sudah menginstruksikan sekda Babel dan BKPSDM Babel untuk mendata ASN yang belum melapor dan menyusun sanksi yang diberikan.

"Saya minta sekda formulasi ini dengan BKPSDM berikan sanksi sesuai dengan kealpaan, bisa saja sanksinya tunda TPP satu bulan, kalau Gubernur mau dua bulan, tergantung kebijakan," ujar Fatah. (Bangkapos.com/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved