Berita Pangkalpinang

1325 Wajib Lapor LHKPN di Pemprov Babel, Bagi yang Tidak Lapor akan Kena Sanksi

Tahun ini juga ada penambahan wajib lapor LHKPN yakni bagi Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.

1325 Wajib Lapor LHKPN di Pemprov Babel, Bagi yang Tidak Lapor akan Kena Sanksi
BANGKA POS / DEDY Q
Inspektur Inspektorat Babel Susanto 

BANGKAPOS.COM - Inspektur Inspektorat Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Susanto menyatakan ada 1.325 wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Provinsi Babel. Hingga Senin (1/4/2019) malam, 1243 wajib lapor telah menyampaikan LHKPN mereka.

"Jadi sekitar 93 persen lebih. Itu sampai tadi malam. Tetapi data ini masih berubah terus, pagi tadi juga berubah lagi," kata Susanto seusai rapat Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Evaluasi LHKPN dan Pelaporan SPT 2018 di ruang rapat Tanjungpendam, Kantor Gubernur Babel, Selasa (2/4/2019)

Susanto menyebut, batas waktu LHKPN pada 31 Maret 2019. Menurut dia, masing-masing perangkat daerah umumnya sudah menyampaikan LHKPN sehingga kepatuhannya bisa dibilang bagus.

"Hanya ada terdapat beberapa data, antara lain ada data yang masih draft, ada yang pindah ke OPD lain, ada yang pindah jabatan, jadi kami perlu lakukan konfirmasi kepada KPK dan rekonsiliasi terhadap data ini. katanya.

Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemprov Babel, mereka yang wajib lapor LHKPN di antaranya adalah gubernur, wakil gubernur, eselon I, II,III dan IV, bendahara pengeluaran, bendahara pendapatan, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, pengelola Unit Layanan Pengadaan, dan PPTK dan PPK, dan pejabat yang mengeluarkan izin.

Tahun ini juga ada penambahan wajib lapor LHKPN yakni bagi Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.

Akan Ada Sanksi Bagi yang Tidak Lapor

Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah mengatakan, Selasa (2/4/2019) ini realisasi LHKPN di Pemprov Babel harus sudah klir. Pasalnya, data realisasi yang dicuplik dari KPK dan disampaikan pada rapat sebelumnya masih perlu divalidasi kembali.

"Ada satu OPD misalnya, hanya ada 72 yang wajib lapor, tetapi yang tercatat itu wajib lapornya sebanyak 179. Artinya ini akan kami lakukan pencermatan kembali dan kemudian konfirmasi kepada KPK," kata Fatah seusai rapat.

Dia menyatakan, jika kemudian ada wajib lapor LHKPN yang masih juga belum melapor, maka akan ada sanksi kepada mereka.

"Kebijakan yang diambil Pemprov itu sudah jelas. Akan ada peringatan kepada para ASN seperti penundaan kepada ASN. Ini harus secepatnya kami selesaikan," kata Fatah.

(Bangka Pos / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved