Berita Pangkalpinang

Sekda Babel Minta Data Realisasi LHKPN Pemprov Babel Klir Hari Ini

Yan meminta Inspektorat Babel agar data ini harus sudah valid pada pukul 16.00 WIB hari ini.

Sekda Babel Minta Data Realisasi LHKPN Pemprov Babel Klir Hari Ini
BANGKA POS / DEDY Q
Rapat Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Evaluasi LHKPN dan Pelaporan SPT 2018 di ruang rapat Tanjungpendam, Kantor Gubernur Babel, Selasa (2/4/2019) 

BANGKAPOS.COM - Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung Yan Megawandi meminta realisasi Laporan Harta Kekayaan Pengelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus sudah klir pada Selasa (2/4/2019).

Ini disampaikan Yan pada rapat Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Evaluasi LHKPN dan Pelaporan SPT 2018 di ruang rapat Tanjungpendam, Kantor Gubernur Babel, Selasa (2/4/2019).

Yan meminta Inspektorat Babel agar data ini harus sudah valid pada pukul 16.00 WIB hari ini.

"Sebagai catatan, (data) ini nanti dikonfrimasi ulang. Hari ini kami harapkan sudah klir. Supaya tidak salah nanti mengeluarkan surat edaran gubernur," ucap Yan.

Di dalam rapat Yan menyampaikan berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Senin (1/4/2019) malam, baru 12 perangkat daerah di Babel yang realisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah 100 persen.

Beberapa di antara perangkat daerah tersebut misalnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian, Pimpinan Tertinggi, Sekretariat DPRD, Wakil Pimpinan, Biro Humas dan Protokol, Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, Biro Umum, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Satpol PP Babel.

Sementara itu ada pula realisasi LHKPN perangkat daerah yang belum mencapai 80 persen. Beberapa di antaranya adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja.

"Rendah sekali ini, Dinas Tenaga Kerja hanya 46,88 persen. Ini data terakhir dari KPK per semalam," kata Yan.

Yan mengatakan data ini masih bersifat sementara dan masih perlu disempurnakan mengingat bisa saja ada pejabat yang mutasi, meninggal dunia, yang belum terekap. Data tersebut sudah tercatat di Insepktorat tetapi belum dikonfirmasi kepada kepada KPK

"Masih bergerak terus datanya. Yang kami sampaikan tadi adalah informasi awal yang harus kami konfirmasi kembali dengan KPK dan perangkat daerah supaya dapat data yang valid," kata Yan ditemui seusai rapat.

Dia mengatakan, realisasi LHKPN Pemprov Babel akan divalidasi secepatnya. Akan ada sanksi bagi para pejabat yang kemudian tidak menyampaikan LHKPN mereka.

"Ada sanksi. Berupa penundaan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Nanti kami akan lihat jenis kesalahannya, karena ada juga teman-teman yang karena sakit (sehingga belum melapor LHKPN)," ucap Yan.

Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemprov Babel, mereka yang wajib lapor LHKPN di antaranya adalah gubernur? wakil gubernur, eselon I, II,III dan IV, bendahara pengeluaran, bendahara pendapatan, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, pengelola Unit Layanan Pengadaan, dan PPTK dan PPK, dan pejabat yang mengeluarkan izin.

Tahun ini juga ada penambahan wajib lapor LHKPN yakni bagi Kepala Sekolah dan bendahara sekolah. (BANGKAPOS/ Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved