Berita Pangkapinang

1.243 ASN Pemprov Babel Sudah Lapor LHKPN

Inspektur Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanto menyebutkan Dari 1.325 ASN sebanyak 1.243 ASN Pemprov Babel Sudah Lapor LHKPN

1.243 ASN Pemprov Babel Sudah Lapor LHKPN
Bangkapos.com/Krisyanidayati
Inspektur Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanto. 

BANGKAPOS.COM-- Inspektur Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanto menyebutkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Babel yang wajib menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah melaporkan semua.

Kendati demikian, Susanto menyebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi. Pasalnya, jumlah wajib lapor LHKPN yang terdata di KPK sebanyak 1.325 ini tidak semuanya masih melaporkan. Melainkan yang sudah melaporkan sebanyak 1.243 orang.

"Data KPK itu 1.325 ASN wajib lapor, tapi ini belum di update ada yang orangnya sudah meninggal, pindah jabatan, lalu organisasinya berubah. Jumlah wajib lapor yang sudah melapor itu 1.243 ini semua yang masuk database sudah melaporkan, selisihnya ini ada yang meninggal dan lainnya itu," kata Susanto kepada bangkapos.com, Jum'at (5/4/2019).

Ia menyebutkan, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dengan KPK terkait jumlah wajib lapor LHKPN sehingga nanti ditemukan data final. Pihaknya, juga akan melaporkan data selisih ini ke KPK.

"Ada beberapa kandala, sebagai contoh ada dua orang di inspektorat yang sudah meninggal, tapi masih masuk dalam database KPK. Kemudian, ada yang pindah jabatan tapi. Ada OPD yang sudah melebur, dulu melaporkan pada OPD yang lama," katanya.

Ia mengatakan, untuk pelaporan tahun depan pihaknya akan bergerak lebih awal untuk menyisir seluruh wajib lapor melalui struktur organisasi. Sehingga nantinya, data antara KPK dan jumlah valid wajib lapor sama.

"Sebetulnya seluruh yang masuk database wajib lapor itu sudah lapor semua. Yang jadi masalah itu namanya masih wajib lapor tapo orangnya sudah enggak ada, mudah-mudahan kita bisa menetibkan ini," sebutnya.

Disinggung soal tingkat kepatuhan pelaporan, menurutnya tahun ini cukup patuh dengan banyak ASN yang melaporkan sebelum tanggal 31 Maret. Namun, tetap saja ada yang masih melaporkan lebih dari tanggal itu.

"Sudah cukup patuh, tapi tahun depan harus lebih patuh lagi karena ada beberapa yang masih lapor melebihi 31 Maret," tambahnya.

Kedepannya, seluruh ASN harus melaporkan harta kekayaannya. Untuk ASN yang tidak wajib lapor LHKPN, nanti juga akan tetap melaporkan kekayaannya dalam bentuk
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Menpan.

"Kalau LHKPN ini dilaporkan ke KPK dan yang hanya wajib lapor saja yang melaporkan. Tapi kalau LHKASN ini seluruh ASN wajib lapor nanti mulai bulan Juli ini dilaporkan ke Kemenpan," ujarnya. (Bangkapos.com/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved