Berita Pangkalpinang

Ada 57 Ribu Sertifikat Tanah Model Lama di Pangkalpinang, BPN Imbau Warga Segara Perbarui

BPN Kota Pangkalpinang mengimbau warga Pangkalpinang yang masih menyimpan sertifikat tanah model lama untuk segera memperbarui sertifikat tanah

Ada 57 Ribu Sertifikat Tanah Model Lama di Pangkalpinang, BPN Imbau Warga Segara Perbarui
Bangkapos.com/Dedi Qurniawan
Kepala BPN Pangkalpinang Isnu Baladipa 

BANGKAPOS.COM-- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang mengimbau warga Pangkalpinang yang masih menyimpan sertifikat tanah model lama untuk segera memperbarui sertifikat tanah mereka.

Sertifikat lama ini di antaranya berwarna putih dan masih bertuliskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. BPN mencatat jumlah sertifikat tanah model lama ini mencapai 57 ribu lembar.

"Jadi kami mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan lagi, melakukan perubahan atau pembaharuan sertifikat tanah mereka," kata Kepala BPN Pangkalpinang Isnu Baladipa, Jumat (5/4/2019).

Pembaharuan surat tanah ini perlu dilakukan. Apalagi saat ini wilayah administratif Pangkalpinang juga telah mengalami perubahan karena pemekaran wilayah.

Untuk memperbarui surat tanah ini, masyarakat diminta cukup membawa sertifikat asli yang lama ke kantor pertanahan. Selanjutnya pegawai BPN akan survei dan mengambil koordinat ke lapangan untuk memperbarui sertifikat.

"Yang tadinya masih pakai kelurahan yang lama, akan kami sesuaikan dengan kelurahan yang baru," katanya. Isnu mengatakan, sertifikat yang lama sering kali menghambat warga yang ingin jual-beli tanah.

Pasalnya sertifikat masih mengacu pada kelurahan yang lama. "Jumlahnya 57 ribu di Pangkalpinang. Mereka ini kalau butuh, baru mengurus. Mau pinjam uang ke bank, baru urus. Pembaruan ini gratis, tidak dipungut biaya," kata Isnu.

Selain itu, Isnu juga mengimbau warga yang menguasai tanah kosong untuk memasang patok dan segera mendaftarkannya di Kantor BPN. Sekalipun warga belum mau membikin sertifikat, BPN akan mengukur dan mendata tanah yang didaftarkan tersebut.

"Ini untuk menghindari sengketa. Kemudian siapa tahu nanti dia pindah ke luar kota, tidak terpelihara lagi, kalau ada orang lain yang mau urus, kami tahu ini tanahnya si ini dulu," ucap Isnu.

Menurut Isnu, ada beberapa faktor sehingga warga belum mau mengurus sertifikat tanah mereka. Di antaranya belum mau membayar BPHTB atau PBB hingga repot mengurus ke akta notaris jika mau jual-beli tanah.

Halaman
12
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved