Breaking News:

Permintaan Maaf Boeing dalam Siaran Pers Tidak Cukup dan Harus Secara Hukum

Pengacara korban Lion Air JT 610, Charles Herrmann menyatakan permintaan maaf petinggi Boeing bukan merupakan pengakuan resmi atas kesalahan.

Ist
Pengacara Carles Herrmann bersama tim saat melakukan diskusi 

BANGKAPOS. COM-- Pengacara korban Lion Air JT 610, Charles Herrmann menyatakan permintaan maaf petinggi Boeing bukan merupakan pengakuan resmi atas kesalahan.

"Untuk sementara kami menghargai kata-kata permintaan maafnya dan kesedihannya, tindakannya harus sesuai dengan kata-katanya," ungkap Charles Herrmann, Jumat (6/4) dalam rillis disampaikan ke Bangkapos.com.

Ditegaskan Charles Herrmann, bahwa mereka harus mengakui kesalahan secara hukum dan kemudian melanjutkan untuk membayar kompensasi penuh yang adil kepada semua korban dari kedua kecelakaan.

Dimana menurut Charles Herrmann, Boeing tentu saja tidak boleh bersembunyi di balik Realease & Discharge (R&D) ilegal yang diamankan secara ilegal di Indonesia oleh perusahaan asuransinya.

Menurut B Pangestutomi G SH dari Firma hukum Danto dan Tomi, pemerintah dalam hal ini menteri perhubungan sebaiknya tidak melakukan pembiaran juga terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Lion Air dan PT Asuransi Tugu yang pada suatu kesempatan kemudian menteri malah mencari dasar hukum internasional yang melegalkan Realease & Discharge yang dibuat oleh PT Asuransi Tugu dan Lion Air.

"Kami berpendapat bahwa roh dan jiwa Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 itu mengadopsi Protokol Montreal 1999. Dan Indonesia sudah merativikasi konvensi itu," jelas Tomi.

Dikemukakan Tomi, bahwa dalam UU tersebut pasal 186 Jelas menyebutkan bahwa perusahaan pengangkut dilarang memberikan tambahan persyaratan khusus terhadap pemberian santunan kepada keluarga korban.
Bahkan pemberian Syarat R&D yang dibuat oleh ketiga institusi di Indonesia itu seharusnya menhub sudah bisa menjatuhkan sanksi kepada Lion air.

"Tidak perlu mencari pembenaran dari hukum internasional. Pada dasarnya Boeing Harus menyatakan bersalah secara resmi dan secara hukum Dan kemudian mencabut RnD dan memberikan penggantian yang sepadan dengan kerugian yang diderita para keluarga Korban," tegas Tomi. (Bangkapos.com/ Agus Nuryadhin)

Penulis: Agus Nuryadhyn
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved