Berita Pangkalpinang

Pemprov Babel Rencanakan Tambah Modal BUMD Rp 30 miliar

BUMD harus memberikan kontribusi pendapatan daerah yang lebih besar dengan berbagai bisnis yang dijalankan.

Pemprov Babel Rencanakan Tambah Modal BUMD Rp 30 miliar
Bangka Pos/Krisyanidayati
Gubernur Babel Erzaldi Rosman. 

BANGKAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ini berencana akan menambah penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) sebesar 30 miliar.

Gubernur Babel, Erzladi menyebutkan tambahan penyertaan modal ini agar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan membuka peluang usaha baru.

"Sekarang BUMD sudah mulai mau bergerak, kita akan menambah modal. Tambahan modal ini sekitar Rp 30 miliar ini bukan untuk bayar gaji, tapi untuk bangun usaha misalnya pabrik garam, pabrik CPO kerjasama dengan koperasi termasuk pengolahan mineral ikutan," kata Erzaldi belum lama ini.

Erzaldi menilai banyak peluang bisnis yang bisa dijalankan BUMD, misalnya pabrik garam dengan memanfaatkan potensi kelautan Babel yang nantinya akan bekerjasama dengan perusahaan yang sudah ahli.

Untuk mengatasi persoalan harga sawit, BUMD juga akan mengembangkan bisnis pabrik CPO. Nantinya, dari pabrik ini juga harus ada produk hilirasasinya misalnya minyak goreng.

Kedepan, menurutnya BUMD harus memberikan kontribusi pendapatan daerah yang lebih besar dengan berbagai bisnis yang dijalankan.

Terpisah Kepala Badan Perencana Pembangunan, dan penelitian pengembangan daerah (Bappppeda) Babel, Ferry Insani menjelaskan wacana penyertaan modal ini sudah dianggarakan dalam APBD Babel tahun 2019, namun ini belum bisa digunakan lantaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Babel terlebih dahulu melalui peraturan daerah.

"Ini sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2019, besarannya kalau enggak salah Rp 30 Miliar. Tapi ini belum bisa langsung digunakan, kita harus mengajukan Perda penyertaan modal dulu ke DPRD kalau disetujui baru bisa digunakan," kata Ferry, Senin (8/4/2019).

Dijelaskannya ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum mengajukan perda, harus memiliki penasehat investasi untuk mengawasi, memberikan masukan dan analisis rencana penyertaan modal.

"Penasehat investasi harus dari independen, bisa dari akademisi, ahli dan lainnya. Nanti mereka yang akan melakukan kajian, sebelum perdanya kita serahkan. Dalam waktu dekat ini kita akan tentukan penasihatnya setelah itu baru ajukan perda, keputusan akhirnya ada di DPRD karena mereka yang menentukan," tambahnya.

Ia menyebutkan, wacana ini sebetulanya sudah lama agar BUMD dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi, yang diharapkan nantinya membuka lapangan pekerhaan, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

"Ada banyak peluang dan potensi jenis usaha yang dijalankan, misalnya menjadi buffer stock untuk komoditi tertentu. Yang paling penting nanti harus memberikan lapangan pekerjaan," katanya.

Ia menegaskan, Pemrpov tidak akan memberikan keistimewaan bagi BUMD dalam menjalankan bisnisnya, BUMD harus bersaing dengan perusahaan swasta.

"Pemprov tidak memberikan hak istimewa, tapi mereka harus bekerja dan memberikan pad," katanya.

(Bangka Pos/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved