Berita Pangkalpinang

Krisis SDM di Pusat Layanan Autis Dikarenakan Belum Adanya Payung Hukum

Dinas Pendidikan Bangka Belitung masih kesulitan untuk mencari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terapis dan psikolog

Krisis SDM di Pusat Layanan Autis Dikarenakan Belum Adanya Payung Hukum
Bangka Pos/Krisyanidayati
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Soleh. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Menanggapi kurangnya Sumber Daya Manusia di Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Bangka Belitung, Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung M Soleh ikut angkat bicara.

Soleh mengatakan jika hal tersebut disebabkan belum adanya payung hukum untuk PLA, pada saat Dinas Pendidikan Bangka Belitung mengajukan PLA untuk dijadikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ke pusat, namun tidak dizinkan oleh pusat.

Sehingga Dinas Pendidikan Bangka Belitung masih kesulitan untuk mencari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terapis dan psikolog, namun agar PLA tetap berjalan, tenaga honorer terapis masih dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Provinsi Bangka Belitung.

Soleh berharap agar pusat memiliki regulasi yang jelas, dan ia mengatakan saat ini sudah ada wacana untuk dijadikan sebagai Unit Layanan Disabilitas, sehingga ada payung hukum yang jelas.

Dinas Pendidikan bisa mengusulkan untuk penerimaan CPNS di Unit Layanan Disabilitas.

"Apapun namanya kalau sudah ada payung hukumnya bisa kita usulkan, nah sekarang ini yang jadi kendala status untuk PLA itu sendiri," ujar Soleh, Selasa (9/4) saat diwawancarai.

Namun demi memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan baik, Soleh menambahkan jika Dinas Pendidikan akan memberikan bantuan seoptimal mungkin melalui dana APBD.

(Bangkapos/Muhammad Rizki/R1)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved