Berita Pangkapinang

Belum Ada Pemda di Babel Ajukan Pencairan DAK Fisik

Hingga 10 April 2019 ini belum ada satu pun pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengajukan pencairan Dana Alokasi Khusus

Belum Ada Pemda di Babel Ajukan Pencairan DAK Fisik
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kegiatan Akselerasi DAK Fisik 2019 di Kantor Kanwil DJPb, Kamis (11/4/2019). 

BANGKAPOS.COM - Hingga 10 April 2019 ini belum ada satu pun pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengajukan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2019.

Tahun ini delapan pemerintah daerah di Babel mendapatkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp 701,1 miliar. Adapun pemprov Babel mendapatkan sebanyak Rp 151,3 miliar, Bangka Rp 91.3 miliar, Bangka Barat Rp 83,6 miliar, Bangka Selatan Rp 102,5 miliar, Bangka Tengah Rp 76,7 miliar, Pangkalpinang Rp 46,9 miliar, Belitung Rp 89,4 miliar dan Belitung Timur Rp 59,3 miliar.

"Dari catatan kami, sampai tanggal 10 kemarin belum ada pemerintah daerah di Babel yang mengajukan pencairan DAK Fisik," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Babel, Supendi dalam rapat bersama lintas sektor di Kantor DJPb, Kamis (11/4/201).

Supendi menyebutkan memang tahun lalu pengajuan paling cepat penugasan DAK pada 26 April, namun disayangkan jika ini tidak dilakukan percepatan. Pasalnya, DAK fisik sangat berdampak ke masyarakat, sehingga perlu segera direalisasikan agara bisa digunakan masyarakat.

Berkaca dari tahun 2018, delapan pemda mendapatkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp 786,4 miliar namun hanya terealisasi Rp 706,2 miliar. Adapun output dari DAK Fisik tahun lalu yakni untuk bidang kesehatan, perumahan, irigasi, jalan dan sanitasi.

Diakuinya untuk tahun 2019 ini ada perbedaan dimana tahun untuk pengajuan tahap pertama harus melampirkan review dari aparat pengawas dalam hal inspektorat dari DAK Fisik tahun sebelumnya, ditambah dengan rencana kegiatan dan daftar kontrak.

DAK dicairkan dalam tiga tahapan yakni tahapan pertama 25 persen yang dimulai sejak awal tahun hingga Juli nanti, tahap kedua 45 persen, dan tahap ketiga ini merupakan sisa dari tahap satu dan dua.

Supendi menyebutkan berdasarkan catatan pihaknya, ada beberapa bidang yang sebenarnya tidam perlu syarat review karena tahun lalu tidak ada, namun ada tahun ini ada.

"Catatan di kami 2019 sudah cukup siap ada Rp 102,99 miliar yang enggak perlu ada review, sudah kontrak dak reguler bidang jalan Rp 17,64 m dak penugasan sanitasi Rp 2,8 m. Kenapa ini belum diajukan pencairan, apa iya masih mau kebiasaan numpuk di akhir," katanya.

Supendi menyarankan agar OPD dan Satker terkait untuk membuat rencana detail dan schdule time dan dimonitor sehingga ini bisa lebih merata.

"Ini kan kebiasaan apakah kita selalu dengan kebiasaan yang kurang bagus, kita inventarisir ada masalah apa. Ini lebih daripada proses perencanan yang kami lihat berdasarkan hasil review yang sering menumpuk di akhir tahun. Inspektorat segera lakukan review. OPD buatkan time schdule supaya lebih realistis. Tahapan lelang memang tidak mudah dan tidak singkat, yuk kita saling sharing koordinasi dan sinergi," katanya.

(Bangka Pos/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved