Caleg PSI Kritik Kebijakan Anies, Malah Disindir Balik Sosok Ini : Ketahuan Nggak Baca Pergub

Caleg PSI Kritik Kebijakan Anies, Malah Disindir Balik Sosok Ini : Ketahuan Nggak Baca Pergub

Caleg PSI Kritik Kebijakan Anies, Malah Disindir Balik Sosok Ini : Ketahuan Nggak Baca Pergub
(KOMPAS.com/JESSI CARINA )
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayani aduan warga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10/2017). 

Berikut Isi Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang PBB:

Pasal 2A

Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak Badan.

Pasal 4A

Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 5A

Wajib pajak orang pribadi yang telah diberikan pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2018 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diberikan pembebasan PBB-P2.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak
Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1
Januari 2019.

Pergub Nomor 38 Tahun 2019
Pergub Nomor 38 Tahun 2019 (jdih.jakarta.go.id)
Halaman
1234
Editor: zulkodri
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved