Sejumlah Caleg Ungkap Modal Uang untuk Jadi Anggota DPR, Kampanye 6 Bulan Segini Biayanya

BANGKAPOS.COM - Pemilu serentak 2019 sudah separuh jalan. Pemungutan suara telah berlangsung, para konstentan tinggal menunggu hasil akhir, terpilih atau tidak terpilih.

Bagaimana calon legislatif idola mu, apakah terpilih ?

Terkait proses pencalonan hingga terpilih, ternyata tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan oleh para caleg.

Berapa dana yang harus dikeluarkan seorang caleg untuk 'berperang' dalam kontestasi politik 5 tahunan sekali ini.

Sejumlah caleg terang-terangan mengungkapkan soal dana yang ia keluarkan untuk terpilih.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ungkap soal strategi termasuk soal biaya.

Melansir kompas.com, sama seperti Pemilu 2014, Hidayat maju di Dapil DKI Jakarta 2. Ia mengaku tak kesulitan untuk mengampanyekan diri ke publik, lantaran sehari-harinya selalu dekat dengan masyarakat.

"Tidak ada yang baru (dalam kampanye) karena yang saya lakukan selama masa kampanye ini sesungguhnya mengintensifkan dan melanjutkan apa yang selama ini saya kerjakan sebagai wakil rakyat, ketemu konstituen, menyerap aspirasi mereka, memperjuangkan aspirasi mereka, berkomunikasi dengan mereka," kata Hidayat kepada Kompas.com, Sabtu (13/4/2019).

Namun demikian, menjadi seorang caleg petahana tak membuat Hidayat lantas tak punya strategi kampanye. Hidayat aktif mengampanyekan diri, dari mulai sosialisasi ke warga hingga kampanye melalui alat peraga..

Dalam hal sosialisasi, Hidayat kerap terjun hingga ke tingkat RT, RW, sampai komunitas. Pergerakannya ini tak lepas dari bantuan relawan atau kader partai.

Selama enam bulan kampanye, Hidayat mengaku sudah terjun ke sekitar 1.900 titik.

"Kebetulan kita tidak dokumentasikan ya, tapi kalau satu hari saya bisa datang ke 5-6 titik, kalau kita kampanye sejak 6 bulan yang lalu, 6 bulan itu berarti 180 hari, 180 dikali 5 ya sudah 1900 titik," ujarnya.

Dalam hal sosialisasi, Hidayat mengaku mendapat banyak bantuan dari warga yang bergotong royong untuk menyiapkan tempat, konsumsi, hingga membantu mengumpulkan warga.

Kepada warga, Hidayat menyampaikan apa yang sudah ia kerjakan di DPR, apa yang menjadi targetnya ke depan, hingga bagaimana peluang, manfaat, dan tantangan mempunyai anggota dewan.

Tak jarang ia terjun ke warga bersama dengan caleg PKS lainnya dari tingkat DPRD.

Sehingga, selain mengampanyekan dirinya sendiri, Hidayat juga mengampanyekan caleg DPRD, partainya, sekaligus pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi 3 in 1, sekali kampanye kita bisa mengampanyekan 3 hal itu, ya untuk presidennya, dpr iya, dprd iya, dan itu menjadi juga murah meriah," ujarnya.

Andalkan APK

Untuk kampanye di lapangan, Hidayat mengaku menghabiskan dana sekitar Rp 600-700 juta.

Namun, biaya ini belum termasuk dengan alat peraga kampanye (APK), mulai dari brosur, pamflet, spanduk, hingga baliho

Meski mengaku tak menggunakan jasa periklanan yang mahal, Hidayat menyebut telah menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar untuk kampanye lewat alat peraga. Biaya ini sudah meliputi pemasangan APK.

Untuk menghemat biaya, spanduk dan baliho yang dipasang kerap menggunakan bambu sebagai alat penyangga.

Prinsipnya, APK dipasang mewakil RT, RW, atau lingkungan yang meliputi daerah penilihan.

"Publik kan belum tentu bisa langsung mengasosiasikan apa yang mereka tahu tentang saya dikaitkan dengan Pemilu 2019. Mungkin mereka tahu, mereka mengenal saya, tapi kan mereka belum tentu tahu bahwa saya adalah dicalonkan kembali," kata Hidayat.

"Dan karenanya dicalonkan kembali harapannya adalah untuk didukung kembali. Baliho, spanduk, banner, leaflet dan sebagainya itu adalah untuk menjembatani antara asosiasi mereka terhadap saya dan asosiasi mereka terhadap saya sebagai calon anggota dewan," sambungnya.

Hidayat mengaku, APK yang ia pasang pernah dirusak oleh oknum tak dikenal. Tetapi, setelah ditelusuri, pihak yang merusak ini adalah suruhan dari partai politik tertentu.

"Seharusnya berkampanye itu ya fairplay saja, ini demokrasi bukan democrazy, harusnya fairplay saja kita berkompetisi dalam kepositifan. Harusnya kalau mereka ingin bertanding dalam bentuk baliho ya bikin aja baliho yang lebih bagus, lebih atraktif, tanpa kemudian harus merusak," ujar Hidayat.

Menanggung dana saksi untuk partai

Selain biaya kampanye lewat sosialisasi dan alat peraga, masih ada biaya lain yang dikeluarkan oleh Hidayat, yaitu dana saksi.

Kebijakan partai, caleg, utamanya petahana, memberikan dana ke partai. Dana tersebut dihimpun partai untuk kemudian dibagikan kembali ke para caleg untuk menyokong biaya saksi.

Namun demikian, Hidayat enggan menyebutkan nominal yang ia berikan ke PKS.

"Jadi secara prinsip saksi dikoordinasikan oleh partai, pembiayaannya partai membantu dan kemudian anggota DPR, terutama yang incumbent juga akan memberikan bantuannya untuk pembiayaan saksi-saksi," katanya.

Jika diakumulasikan, total dana yang Hidayat keluarkan selama masa kampanye adalah Rp 1,6 miliar. Jumlah ini terdiri dari pengeluaran untuk sosialisasi dan alat peraga.

Hidayat mengaku, biaya yang ia keluarkan di pemilu kali ini tak jauh berbeda dengan Pemilu 2019.

"Enggak signifikan, peningkatannya sangat sedikit. Karena kalau sekarang ini sebenarnya karena saya sangat terbantu dengan dapilnya sama (dengan Pemilu 2014)," kata Hidayat.

Tak Sampai Rp 1 Miiliar (Kompas.com)

Kisah berbeda diungkapkan Johan Budi Saptopribowo. Johan merupakan calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek.

Pada 19 Maret 2019, Kompas.com berkesempatan untuk mewawancarai Johan di kantornya yang terletak di Istana Negara. Saat ini, Johan merupakan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Modal tak sampai Rp 1 miliar

Johan Budi menyadari bahwa pencalonan sebagai caleg membutuhkan dana. Namun, Johan secara jujur mengakui bahwa dana yang dimilikinya cukup terbatas, hanya di kisaran ratusan juta rupiah.

"Bukan berarti saya tidak punya persiapan uang. Waktu menyalonkan itu saya kan punya tabungan. Tapi ya tidak di angka miliaran, ya ratusan juta lah," ujar Johan kepada Kompas.com.

Johan mengaku tidak memiliki banyak agenda berkampanye. Biasanya, Johan berangkat menuju daerah pemilihan pada Jumat sore dan kembali ke Jakarta, pada Senin pagi.

Johan tidak menyebut angka pasti mengenai jumlah pengeluarannya. Namun, Johan merinci beberapa keperluan yang membutuhkan dana.

Misalnya, biaya transportasi pesawat, menyewa mobil dan pengemudi untuk bisa menjangkau tempat tinggal warga yang jauh di pedesaan.

Kemudian, Johan juga mengeluarkan biaya akomodasi dan penginapan. Selain itu, Johan mengeluarkan dana untuk menyediakan alat peraga kampanye berupa stiker, kalender, hingga kaus untuk dibagikan kepada warga.

Nebeng Jokowi

Untuk alat kampanye, Johan mengaku banyak dibantu dengan alat kampanye calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Misalnya, kaos dan spanduk bergambar Jokowi dan PDI Perjuangan.

"Apa yang dibantu oleh DPP PDI Perjuangan itu tidak melulu kaos saya, tapi kaosnya 01, Pak Jokowi. Juga kaos partai. Itu saya pakai juga ketika kampanye," kata Johan.

Selain itu, Johan juga dibantu alat peraga kampanye oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Johan, saat berkampanye dia selalu mengaitkan dengan capres Jokowi.

Kemudian, Johan juga mengaku mendapatkan bantuan dari para kolega dekatnya. Namun, segala macam bantuan yang dia terima dari pihak internal bentuknya berupa alat kampanye, bukan uang tunai.

Tolak bagi-bagi amplop

Salah satu yang ikut menghemat biaya kampanye Johan adalah tidak adanya pembagian uang, atau bantuan berupa apapun kepada masyarakat. Johan berusaha meyakinkan pemilih bahwa visi-misi lebih penting ketimbang memilih pemimpin karena diberikan uang.

"Saat diskusi saya sampaikan prinsip saya berkampanye, saya tidak mau habis ini bagi-bagi amplop. Saya tidak mau orang datang karena ada uang transport. Mau datang ya silakan, kalau enggak ya tidak apa-apa," kata Johan.

Menurut Johan, meski diberitahu tidak ada pembagian uang, masyarakat tetap datang dan antusias terhadap program-program yang ia tawarkan. Misalnya, program pembangunan daerah yang sejalan dengan program Jokowi.

Johan mengakui bahwa kiprahnya di KPK memberikan dampak positif baginya. Citra jujur dan antikorupsi melekat pada dirinya, sehingga semakin memberikan kepercayaan pada masyarakat.

Kepada masyarakat, Johan juga menjelaskan bahwa uang pribadinya hanya cukup untuk melaksanakan kampanye secara sederhana. Hal itu ternyata dimengerti oleh warga di dapilnya.

Batasi pengeluaran

Menurut Johan, dia tidak ingin uangnya habis karena kampanye yang begitu mahal. Johan mengatakan bahwa ia akan menghentikan kampanye apabila dana yang dikeluarkan sudah melebihi kemampuannya.

Menurut Johan, cara kampanye ini tidak hanya untuk menghemat, tetapi memang disesuaikan dengan jumlah dana yang terbatas.

"Saya membatasi diri dengan dana itu. Jadi saya enggak all out. Kalau merasa dana saya sudah banyak keluar, ya saya sudah tidak kampanye lagi," kata Johan. (kompas.com)

Artikel kompilasi ini ini bersumber dari Kompas.com berjudul "Kampanye Hemat Ala Johan Budi, Tak Sampai Rp 1 Miiliar".