Berita Pangkalpinang

1 Juli 2019 Semua Satuan Kerja Harus Gunakan Kartu Kredit Pemerintah

Kegiatan penandatanganan kerjasama (MoU) terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Satuan Kerja (Satker).

1 Juli 2019 Semua Satuan Kerja Harus Gunakan Kartu Kredit Pemerintah
Bangka Pos/Edwardi
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kep. Bangka Belitung, Supendi. 

BANGKAPOS.COM  -- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kep. Bangka Belitung, Supendi mengatakan kegiatan penandatanganan kerjasama (MoU) terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Satuan Kerja (Satker).

"Kebetulan yang diundang ini mitra kerja KPPN Pangkalpinang yang membuka rekening di Bank Mandiri, sisanya ada seratusan Satker lagi membuka di Bank BRI, BNI, dan BTN akan juga dilakukan hal yang sama," kata Supendi usai kegiatan MoU KPA Satker dengan Bank Mandiri di aula KPPN Pangkalpinang, Rabu (24/04/2019).

Diungkapkannya per 1 Juli 2019 nanti semua Satker yang terkait proses perbendaharaan pengelolaan uang persediaan itu 40 persen harus memakai Kartu Kredit Pemerintah dan sisanya 60 persen masih seperti biasanya.

"Tentunya sebelum dilakukan implementasi ini maka harus dipersiapkan mulai April, Mei dan Juni, jadi di masa transisi ini diharapkan Satker terbiasa, dan proses penerbitan kartu kredit pemerintah ini juga memerlukan waktu karena yang menerbitkan kantor pusat masing-masing perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara ," jelasnya.

Dilanjutkannya, lalu bagaimana dengan Satker yang memiliki rekening bank lain selain 4 bank pemerintah itu, misalnya bank pembangunan daerah (BPD) ataupun di bank syariah, maka itu nantinya harus menginduk atau bekerja sama dengan 4 bank pemerintah itu atau istilahnya co-branding.

"Kita nggak bisa memaksa para Satker ini pindah ke empat bank pemerintah, kita persilahkan Satker merasa nyamannya dimana. Kita akan minta para bank ini memberikan pelayanan terbaiknya supaya proses penggunaan atau belanja uang negara itu bisa lebih cepat, efisien dan betul-betul dipertanggungjawabkan karena semuanya tercatat," jelasnya.

Ditegaskannya, penandatanganan kerjasama ini harus dilakukan pimpinan. atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dan pimpinan bank.

"Makanya tadi bila pimpinan atau KPA Satker tidak hadir atau diwakili stafnya maka tidak bisa tandatangan, hanya KPA yang hadir saja bisa tandatangan, nanti pihak perbankan yang akan mengatur teknisnya, kalau kita hanya mengimbau saya yakin prosesnya akan lama jadi harus sedikit dipaksa lah untuk kebaikan bersama," tukasnya.

Karena itulah diminta pihak KPPN Pangkalpinang melakukan inisiasi kegiatan ini supaya lebih cepat terealisasi.

"Menang kalau Satker belum merasakan apa enaknya atau apa untungnya menggunakan kartu kredit pemerintah ini masih banyak bertanya-tanya, kalau hanya katanya katanya saja nanti dianggap hoaks lagi," imbuhnya.

(Bangka Pos/ Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved