Breaking News:

Berita Pangkalpinang

2019, Pemerintah Pusat Transfer Rp 6,7 Triliun ke Babel

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi

Penulis: edwardi | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Edwardi
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kep. Bangka Belitung, Supendi 

BANGKAPOS.COM-- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi mengungkapkan rata-rata hampir setiap tahun pemerintah pusat mentransfer uang kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai desentralisasi fiskal sekitar 9,7 Triliun per tahun.

"Untuk tahun 2019 ini total dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Rp 6,7 Triliun lebih," kata Supendi, usai kegiatan penandatanganan kerjasama penerbitan Kartu Kredit Pemerintah antara KPA Satker dengan Bank Mandiri di aula KPPN Pangkalpinang, Rabu (24/04/2019).

Dijelaskannya, uang Rp 6,7 Triliun lebih ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) , dana alokasi khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik, dana insentif daerah dan dana desa.

"Khusus untuk DAK Fisik dan Dana Desa tetap melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan KPPN juga menyalurkan kepada Satker-Satker dengan total dana antara Rp 2,7 Triliun sampai Rp 3 Triliun," jelasnya.

Diakuinya, KPPN Pangkalpinang ini mengelola DAK Fisik dan Dana Desa untuk Provinsi Babel, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang, serta 156 Satker.

"Sedangkan di Pulau Belitung yang mengelola KPPN Tanjungpandan yang melayani Kabupaten Belitung, Belitung Timur dan 32 Satker dengan total dana sekitar Rp 1 Triliunan lebih," ungkapnya. (Bangkapos.com/Edwardi)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved