Berita Pangkalpinang

Wagub Babel Abdul Fatah Sanjung Penegakkan Hukum di Laut pada Era Menteri Susi

Wakil Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah sempat menyanjung penegakan hukum di laut pada era Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wagub Babel Abdul Fatah Sanjung Penegakkan Hukum di Laut pada Era Menteri Susi
(Bangkapos.com/Dedy Qurniawan)
Menteri KKP RI Susi Pudjiastuti memukul gong membuka sidang pleno AFEBI XVI di Soll Marina Hotel, Bangka Tengah, Kamis (25/4/2019). 

BANGKAPOS.COM-- Wakil Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah sempat menyanjung penegakan hukum di laut pada era Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti.

Pujian ini disampaikan Fatah sampaikan saat memberikan sambutan pada acara Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) di Ballroom Soll Marina Hotel, Bangka Tengah yang juga dihadiri Susi, Kamis (25/4/2019).

Menurut dia, sejak 2014, Susi mampu menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Penegakan hukum di wiayah laut dipandang serius oleh Susi.
"Yang illegal, illegal, yang bertaburan di wilayah ndonesia itu, tidak ada kata lain, kejar, tangkap, tenggelamkan. Ini adalah bahasa populer beliau yang kita dengar di mana-mana," tegas Fatah.

Menurutnya, orang seperti Susi, tidak cukup satu di Indonesia. Perlu banyak pioner-pioner lainnya yang memiliki profeionalitas dan komitmen tinggi menegakkan hukum dalam mengelola wilayah laut Indonesia.

"Jangan hanya satu Ibu Susi Pudjiiastuti yang hadir di tengah-tengah kita, di Indonesia ini, tetapi mari susul dengan pioner-pioner lainnya," usul Fatah.

Dalam sambutannya, Fatah membeberkan bahwa ada 450 pulau-pulau kecil di Babel yang memiliki 64,9 luas lautan. Guna optimalisasi pemanfaatan laut ini, Fatah menyebut pemerintah mengaturnya dalam zonasi laut dan pulau-pulau kecil.

Hanya saja, baru 17 dari 34 provinsi di Indonesia yang baru merampungkan peraturan daerah terkait zonasi ini. Babel satu di antaranya adalah provinsi yang belum. "Masih berkutat dan memasuki pembahasan-pembahasan di tingkat legislatif, DPRD Babel," kata Fatah

Menurut dia keberadaan peraturan zonasi dan pulau-pulau kecil di Babel akan menjamin penegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut Babel. "Ini menjamin penegekkan hukum kalau peruntukkannya bukan di wilayah tersebut, tetapi dipaksakan melaksnakan kegiatan lain di luar wilayah yang sudah ditentukan," ucap dia.

Sidang Pleno AFEBI (Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis) XVI mengangkat tema Ekowisata Bahari sebagai Solusi Pertumbuhan Ekonomi menuju Sustainable Development. Sebanyak 76 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan 209 pejabat civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Indonesia dilaporkan hadir pada acara ini.

Menurut Fatah, tema acara tersebut adalah tema yang serius dan strategis. Ekowisata bahari dipandang sebagai tema yang pas di tengah pergeseran tambang ke sektor lainnya, pariwisata dan kelautan perikanan di antaranya.

"Dari pertemuan ini kami harapkan melahirkan strategi-strategi bagaimana mengoptimalisasi sunber daya laut ini melalui ekowisata bahari,"kata Fatah. (Bangkapos.com/Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved