Advertorial

Wali Kota Minta OPD Optimalkan Layanan Masyarakat

DPRD Kota Pangkalpinang menyampaikan total 16 catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2018.

Wali Kota Minta OPD Optimalkan Layanan Masyarakat
Bangkapos/ira kurniati
Rapat Paripurna Istimewa penyampaian LKPJ Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2018, Kamis (25/4). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - DPRD Kota Pangkalpinang menyampaikan total 16 catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2018.

Disampaikan oleh juru bicara, Pansus 13 sebanyak tiga poin, Pansus 14 sebanyak 10 poin dan Pansus 15 sebanyak tiga poin pada Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian Laporan Pansus dan Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap LKPJ Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2018, Kamis (25/4) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pangkalpinang.
Paripurna dihadiri Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, unsur Forkopimda, jajaran pejabat OPD, lurah dan Anggota DPRD Pangkalpinang.

Pansus 13 melalui juru bicara Hj Murti Mardiana menyampaikan, rekomendasi mengenai target pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD. Juga merekomendasi pendataan titik-titik parkir untuk menghindari kebocoran-kebocoran dan retribusi petak pasar harus dilakukan pendataan ulang berapa jumlah petak pasar yang merupakan aset daerah.

"Kami ucapkan terimakasih terutama kepada OPD terkait yang selalu aktif selama pembahasan sehingga LKPJ Wali Kota Tahun 2018 dapat diselesaikan dan selanjutnya untuk disetujui bersama," kata Murti.

Pansus 14 melalui juru bicara Satriya Mardika menyampaikan, rekomendasi di antaranya mengenai penyelenggaraan pemerintahan, seperti normalisasi sungai yang perlu dievaluasi, penambahan sarana dan prasarana, alat kesehatan serta alat kefarmasian di RSUD Depati Hamzah termasuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal.

"Meminta kepada semua OPD agar melaksanakan setiap rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Pangkalpinang. Juga mengimbau kepada semua OPD untuk mengoptimalkan semua realisasi anggaran apapun bentuknya," kata Satriya.

Sementara Pansus 15 oleh juru bicara Muhammad Rusdi menyampaikan, rekomendasi di antaranya berupa uji kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemkot sangat diperlukan untuk mewujudkan visi misi Kota Pangkalpinang, tentunya membutuhkan ASN yang cerdas, berkompetensi dan penempatan yang sesuai dengan bidangnya. Juga merekomendasi pemerintah segera menyelesaikan permasalahan aset-aset pemerintah kota. Untuk mengatasi hal tersebut perlu penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan aset agar terkoneksi keseluruh barang/aset di setiap OPD.

Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang, Depati M.A Gandhi yang juga sebagai Pimpinan Rapat Paripurna Istimewa menuturkan, secara umum program pemerintah tahun 2018 sudah dijalankan dengan baik.

Rekomendasi yang diberikan legislatif ini berupa program berbiaya murah. Menurutnya, perlu perbaikan khususnya pada outcome yang diinginkan masyarakat.

"Kita selama ini menganalisa sebagai program input dan output. Di tahun 2020 kita ingin memperdalam agar bagaimana orientasi benefit dan outcome di program pemerintah tersebut. Tidak banyak yang diinginkan masyarakat, mereka hanya ingin selokan dibenerkan, drainase terpadu dan penerangan jalan, ini yang paling banyak keluhan," kata Gandhi.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved