Dana Komite Belum Tertib, Sekolah di Babel Diminta Lakukan Ini

Temuan BPK yang disampaikan ke kami pengelolaan dana IPP banyak yang belum tertib

Dana Komite Belum Tertib, Sekolah di Babel Diminta Lakukan Ini
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Pertemuan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas pendidikan, di Rumah Dinas Gubernur Babel, Kamis (2/5/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Inspektur Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanto mengatakan berdasarkan hasil masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada permasalahan terkait pengelolaan Iuran Pelaksanaan Pendidikan (IPP) atau uang komite.

"Temuan BPK yang disampaikan ke kami pengelolaan dana IPP banyak yang belum tertib, padahal ada Peraturan Gubernur untuk pembukuan dan pelaporan IPP. Inspektorat tahun ini melakukan pemeriksaan keseluruhan IPP, APBN, APBD," katanya dalam pertemuan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas pendidikan, di Rumah Dinas Gubernur Babel, Kamis (2/5/2019).

Selain itu, uang persediaan pada masing-masing sekolah tidak tertib, padahal ini harus dicatat penggunaan keuangan.

"Ketiga, pengelola dana IPP bukan guru tapi dari wali murid. Pengelola IPP harus dari sekolah karena sudah ada pergub," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Soleh meminta kepala sekolah untuk mencermati hal ini, pasalnya apabila ada satuan pendidikan yang bermasalah akan berdampak pada laporan dan opini keuangan dinas pendidikan hingga pemerintah provinsi.

"Banyak hal yang harus dibenahi, tolong dicermati untuk perbaiki segala sesuatu pelaporan keuangan di 2018. Pertanggungjawaban keuangan di Pemprov yang penyelesaian paling kompleks itu di OPD kita, karena banyak satuan pendidikan mulai dari capdin, satuan pendidikan. Kalau 1 sekolah bermasalah, OPD dinas pendidikan bermasalah, kalau dinas pendidikan bermasalah nanti satu pemprov bermasalah," katanya.

Saat ini, kata Soleh untuk bendahara sudah dilakukan bimbingan teknis tentang pelaporan keuangan

"Permasalahan kita jangan sampai tahun kedepan terulang klkembali, OPD kita terulang. Kepala sekolah ini tanggungjawab kita semua sehingga harus bener, apalagi sekolah yang berulang baik itu IPP, bantuan pemerintah Bos APBN dan Bosda dirapikan dan di cek langsung, jangan sampai permasalahan ini berulang," katanya.

Saat ini, menurutnya TPP para kepala sekolah sudah tinggi. Sehingga, dituntut untuk bekerja lebih baik lagi.

"Ini TPP sudah meningkat dua kali lipat, begawe juga harus dua kali lipat karena TPP sudah naik. Tahun ni saya ingatkan jangan terulang lagi masalah yang sama," katanya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Babel, Ferry Afriyanto menyampaikan, terkait IPP ini menjadi temuan.

"Pembahasan Intern dengan BPK baru itu terkait IPP. Kalau tahun lalu yang bantuan pusat sudah menjadi temuan belum ditindaklanjuti ini ganda. Tahun ini kita selesaikan," sebutnya.

Ferry menyebutkan, kedepannya harus sering melakukan rekon keuangan triwulan satu.

"Setelah pembekalan bendahara itu rekon, setelah ini langsung rekon triwulan 1 dari sekolah ke dinas pendidikan. Rekon triwulan 1 harusnya april sudah selesai, tapi ini kita usahakan pertengahan mei harus selesai," tambahnya.

(Bangka Pos/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved