Khawatir Pansus RZWP3K 'Dirayu' Hendra Apollo Minta KPK Ikut Mengawasi

DPRD Provinsi Bangka Belitung mengadakan rapat dengar pendapat, yang membahas tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),

Khawatir Pansus RZWP3K 'Dirayu' Hendra Apollo Minta KPK Ikut Mengawasi
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Situasi rapat dengar pendapat, yang membahas tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 

BANGKAPOS.COM-- DPRD Provinsi Bangka Belitung mengadakan rapat dengar pendapat, yang membahas tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Senin (06/05/2019) bertempat di ruang badan musyawarah Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Hendra Apollo yang menjadi pimpinan rapat saat diwawancara bangkapos.com mengakui situasi saat rapat cukup panas.

Pasalnya masih ada yang belum mengerti persoalan yang sebetulnya. Untuk itu dia menegaskan, jika Bangka Belitung sebagai suatu provinsi harus pemerintah yang mengatur dirinya dan wilayahnya sendiri, bukan perusahaan.

"Panas karena kita tidak mengerti persoalan sebenarnya, kita menginginkan sebagai pemerintah, kita yang mengatur diri dan wilayah kita sendiri. Bukan diatur perusahaan," tegas Hendra.

Namun dia menilai sekarang Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sudah mulai maju dan mampu mengatur dirinya sendiri. Dengan tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat Bangka belitung.

Hendra menambahkan jika progres dari RZWP3K ini sudah sampai di pasal 29 dokumen antara, pembahasan tentang Kajian Lingkungan Hidup (KLS). Dan di kajian tersebut, DPRD menginventarisir keinginan dari masing-masing kabupaten, baik tentang budidaya, maupun masalah perhotelan.

Sesuai dengan undang-undang dan target dari pusat, perda tentang RZWP3K ini sudah harus rampung di bulan Oktober 2019 ini, dan Hendra mengaku optimis jika perda ini bisa selesai tepat waktu, asalkan mengesampingkan pertambangan terlebih dahulu.

Saat disinggung mengapa pertambangan dikesampingkan, Hendra menjawab singkat, jika kerusakan alam yang dihasilkan dari pertambangan sangat besar sedangkan pemasukannya untuk provinsi sangat kecil.

Menurutnya, sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Bangka Belitung, untuk kemaritiman yang andal dan pertanian yang andal, tidak ada pertambangan, dan ia menganggap bahwa pertambangan hanya cerita masa lalu.

"Kemaritiman yang andal, pertanian yang andal. Tidak ada pertambangan, pertambangan hanya cerita masa lalu," ungkap Hendra.

Ia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau pembuatan perda RZWP3K ini, dikarenakan ia berani menjamin bahwa akan ada rayuan kepada tim pansus RZWP3K dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu.

"Dijamin pasti ada, mangkanya kami meminta KPK untuk memantau pembuatan RZWP3K ini," pungkas Hendra.

(Bangkapos/Muhammad Rizki)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved