Advetorial

Gubernur dan Ketua DPRD Tanda Tangani MoU Kesepakatan Awal Perubahan RPJMD

GUBERNUR Kep.Babel Erzaldi Rosman dan Ketua DPRD Prov.Babel Didit Srigusjaya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (RPJMD)

Gubernur dan Ketua DPRD Tanda Tangani MoU Kesepakatan Awal Perubahan RPJMD
ist/Gubernur dan Ketua DPRD Tanda Tangani MoU Kesepakatan Awal Perubahan RPJMD
GUBERNUR Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kesepakatan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Senin (6/5). 

BANGKAPOS.COM-- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kesepakatan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Acara penandatanganan MoU tersebut berlangsung di ruang Badan Anggaran Kantor DPRD Babel, Senin (6/5). Hadir pula dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, Wakil Ketua DPRD Babel Tony Purnama, dan Sekretaris Daerah Babel Yan Megawandi.

Erzaldi Rosman mengatakan, perubahan RPJMD terjadi karena adanya saran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). "Perubahannya berkaitan dengan apa yang menjadi saran daripada Menpan," kata Erzaldi saat diwawancarai usai acara.

Salah satu saran Menpan RB tersebut adalah perubahan struktur organisasi harus diimplementasikan segera agar semuanya menjadi sinkron. Namun, yang diubah hanya ada di Bab VI dan VII.

Erzaldi menegaskan, perubahan atas saran Menpan RB itu bukanlah sesuatu yang diharamkan atau melanggar hukum. Bahkan, saran yang dimaksud baik untuk diikuti karena terkait juga dengan dana insentif daerah yang nilainya cukup besar.

Menurut Erzaldi, jika program provinsi tidak sinkron dengan pusat maka kecenderungan pusat untuk memberi dana alokasi khusus (DAK) tidak akan selaras.

Sementara, Didit Srigusjaya menyatakan, pihaknya mendukung adanya revisi tersebut. Ia pun berharap pihak eksekutif segera menindaklanjuti apa saja permasalahan yang akan direvisi.

Sebab, apabila hal tersebut terlambat dilakukan, dikhawatirkan akan mengganggu pengesahan RAPBD tahun 2020. "Karena tahun 2019 kemarin kan kita yang pertama di Indonesia sehingga kita mendapat bonus dari Menteri Keuangan," kata Didit usai acara penandatanganan MoU, kemarin. (adv/r1/shi)

Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved