Pemilu 2019

Hasil Pleno KPU Babel Dibawa ke Jakarta, 2 Saksi Keberatan Akan Ajukan ke MK

Ada dua saksi yang keberatan dan mengisi form keberatan dan juga menolak menandatangani hasil

Hasil Pleno KPU Babel Dibawa ke Jakarta, 2 Saksi Keberatan Akan Ajukan ke MK
Bangka Pos.com/Muhammad Rizki
Ketua KPU Babel Davitri 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – KPU Propinsi Bangka Belitung telah selesai menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2019 beberapa hari lalu. Hasil pleno, hari ini akan dibawa langsung ke Jakarta untuk diplenokan kembali tingkat nasional.

Ketua KPU Babel, Davitri mengatakan dari pleno yang dilakukan hanya 2 saksi yang keberatan dan menolak untuk menandatangani hasil rapat pleno.

“Ada dua saksi yang keberatan dan mengisi form keberatan dan juga menolak menandatangani hasil rapat pleno kita. Saksi mandat dari Tim Capres 02 dan Saksi mandat dari Partai Demokrat,” kata Davitri, Jumat (10/5/2019).

Davitri menjelaskan saksi yang menolak untuk menandatangani hasil pleno tersebut tidak sepakat dengan hasil yang didapat.

“Mungkin akan menempuh jalur lain atas keberatan yang mereka sampaikan ke kita. Memang ada jalurnya untuk itu dan diberikan kesempatan bagi para peserta. Jalurnya bisa ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa soal hasil pemilu ini,” jelas Davitri.

Sementara itu saksi mandat partai lain yang hadir tidak menandatangani juga ada beberapa partai. Yakni Golkar, PBB dan PKPI. Sedangkan bebeberapa partai lainnya tak menandatangani karena memang tidak hadir dari awal.

“Kalau yang menandatangani PDIP, Nasdem, PKS, PPP, dan PAN. Yang lain juga ada yang tidak tandatangan karena tidak hadir dari awal. Kemudian ada juga saksi mandat hadir tidak sampai selesai dan tidak menandatangani hasil pleno,” kata Davitri.

Dengan adanya partai yang keberatan dan mengajukan ke MK, secara otomatis akan juga menghambat calon lainnya.

Davitri mengatakan bahwa proses penetapan baru bisa dilakukan setelah putusan final dan inkra dari MK.

“Kalau belum ada putusan MK tidak bisa ditetapkan. Harus diselesaikan dulu di MK. Calon lainnya juga seperti itu harus tetap menunggu keputusan inkra dari MK. Jadwal penetapan mulai tanggal 22 Mei, kalau ada yang ke MK tunggu hasil MK dulu,” kata Davitri. ( Bangka Pos / Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved