Jubir BPN Laporkan Jokowi ke Bawaslu Gara-gara Naikkan Gaji PNS

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2019 ini menimbulkan pro dan kontra.

Satu di antaranya adalah dugaan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi selama masa kampanye pilpres 2019.

Terkini juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa, melaporkan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (10/5/2019).

Dian Islamiati Fatwa menilai, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin patut diduga menyalahgunakan kekuasaan.

Salah satunya terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Dugaan pelanggaran lain, yakni terkait pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN semasa kampanye.

"Undang-undangnya jelas mengatur, pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu," ujar Dian Islamiati Fatwa melalui keterangan tertulis, Jumat (10/5/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Dian Islamiati Fatwa, paslon nomor urut 01 itu melakukan pelanggaran terkait politik uang, menaikkan gaji PNS, dan membagikan THR yang dipercepat.

Pasal yang dilanggar ialah Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu (UU Pemilu) jo Pasal 1 Ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Selain itu, Dian juga melaporkan dugaan tindak pidana umum Pasal 515, 523, dan 547 UU Pemilu terkait kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar.