Alasan Amien Rais Minta Pendukungnya Ganti People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pendukungnya untuk mengganti istilah 'people power' dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Alasan Amien Rais Minta Pendukungnya Ganti People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat ditemui di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/20/2018) malam. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pendukungnya untuk mengganti istilah 'people power' dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Pernyataan Amien Rais yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi tersebut disampaikan saat menghadiri Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

Menurut Amien Rais pergantian istilah tersebut karena selama ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar karena menyebut 'people power'.

Mereka diantarannya politikus PAN Eggi Sudjana, politikus Gerindra Permadi, dan Mayor Purnawirawan Jenderal Kivlan Zen.

"Saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," Kata Amien Rais.

Pernyataan Amien tersebut terlontar di penghujung acara pemaparan kecurangan yang dihadiri ratusan pendukung pendukung, relawan dan juga sejumlah Jenderal purnawirawan TNI yang selama ini mendukung Prabowo-Sandi.

Menjelang Azan magrib dan hendak pembacaan doa penutup acara, Amien yang mengenakan baju koko putih naik ke atas panggung. Ia langsung menuju podium dan kemudian melontarkan pernyataan tersebut.

"Siapapun yang menghalangi gerakan kedaulatan rakyat, InysaAllah kita gilas bersama sama," katanya.

Amien lalu memkikan Takbir, dan meneriakan kata 'merdeka'. Usai itu lalu mempersilahkan salah seorang ustaz membacakan doa penutup.

Sebelumnya dalam acara tersebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved