Advertorial

Komisi II Dukung Basel Sebagai Kabupaten Layak Pemuda

KOMISI II DPRD Kabupaten Bangka selatan terus mendorong dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif

Komisi II Dukung Basel Sebagai Kabupaten Layak Pemuda
ist/Komisi II Dukung Basel Sebagai Kabupaten Layak Pemuda
Keberadaan perda ini diharapkan dapat memberikan payung hukum terhadap pemuda di Bumi Junjung Besaoh, supaya lebih kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. "Tujuan kami mendorong perda ini menjadikan Basel sebagai kabupaten layak pemuda dan sebagai kota kreatif dasarnya adalah Undang- undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Perpres Nomor 66 Tahun 2017," ujar Ketua Komisi II DPRD Basel, Zayadi, Selasa (14/5). 

BANGKAPOS.COM -- Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Selatan terus mendorong dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif. Satu diantaranya Raperda inisiasi tentang kepemudaan yang rencananya pada bulan Mei ini akan disampaikan.

Keberadaan perda ini diharapkan dapat memberikan payung hukum terhadap pemuda di Bumi Junjung Besaoh, supaya lebih kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.

"Tujuan kami mendorong perda ini menjadikan Basel sebagai kabupaten layak pemuda dan sebagai kota kreatif dasarnya adalah Undang- undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Perpres Nomor 66 Tahun 2017," ujar Ketua Komisi II DPRD Basel, Zayadi, Selasa (14/5).

Selain itu, Komisi II DPRD Basel juga mendorong terbentuknya Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) di Kabupaten Bangka Selatan.

Menurut Zayadi, ini bisa dibentuk dengan Peraturan Bupati namun sebelumnya harus dibentuk Perda tentang kepemudaan. Kemenpora RI melalui Bidang Deputi Pengembangan Pemuda menyambut baik perda ini diterapkan di Kabupaten Bangka Selatan.

"Untuk membuat payung hukum tentang kepemudaan, karena banyak akses yang diberikan untuk pemuda di setiap daerah, seperti memberikan pelatihan kepada kepemudaan di Indonesia. Selain itu membantu proses pembentukan LPKP di daerah setelah terbentuknya Perda tentang Kepemudaan ini," jelas Zayadi.

Selain itu, Komisi II juga menginisiasi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan (P3N) yang saat ini masih menunggu pembahasan akhir.

"Tujuannya memberikan perlindungan usaha bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan untuk mengakses, mengelola dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang disesuaikan standar pelayanan minimum seperti yang telah diatur dalam undang-undang," harap Zayadi.

Pihaknya berharap pemerintah daerah hadir seutuhnya untuk pemberdayaan dan perlindungan petani nelayan dan pembudidaya ikan serta peran aktif semua stakeholder untuk mengharmonisasikan dan mensosialisasikan sehingga bisa meminimalisir kesulitan-kesulitan bagi subjek perda dengan muara tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Basel tercapai.

"Kami harap prasarana dan sarana pertanian dan perikanan lebih meningkat serta memberikan perlindungan petani dan nelayan dalam usaha tani memberikan ketersediaan pupuk," ungkap Zayadi.

Zayadi berharap Dinas Pertaninan Pangan dan Perikanan (DPPP) serta OPD terkait dapat membuat program anggaran untuk operasional maintenance (perawatan bangunan irigasi) dengan melibatkan kelompok tani.

"Kami juga mendorong DP3 melakukan kajian pada pekebun lada agar mendapatkan asuransi, mengingat lada merupakan komoditas unggulan," tambahnya. 

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved