Berita Pangkalpinang

Mulai Berlaku PP Nomor 28 Tahun 2019 Biaya Paspor Turun

Markus mengatakan sesuai PP Nomor 28 tersebut antara lain diatur adanya perubahan tarif paspor

Mulai Berlaku PP Nomor 28 Tahun 2019 Biaya Paspor Turun
Bangka Pos/Ryan A Prakasa
Kasi Teknologi informasi dan Komunikasi kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pangkalpinang, Markus Lenggo R (kanan) menjadi narasumber saat acara sosialisasi. 

BANGKAPOS.COM - Pemerintah saat ini pun telah mengeluarkan PP Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mulai berlaku sejak 3 Mei 2019.

Terkait hal itu, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, Rabu (15/5/2019) siang menggelar kegiatan sosialisasi seputar PP Nomor 28 tahun 2019 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Dalam kegiatan sosialisasi kali ini selaku narasumber yakni Kasi Teknologi informasi dan Komunikasi kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pangkalpinang, Markus Lenggo R, sedangkan selaku moderator yakni staf Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, Iqbal Rivai.

Sosialisasi ini pihak Imigrasi Kelas I Pangkalpinang mengundang pihak-pihak terkait diantaranya perwakilan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja asing (TKA), perusahaan jasa perjalanan ke luar negeri (travel) maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan layanan jasa keimigrasian.

Dalam paparannya, Markus mengatakan sesuai PP Nomor 28 tersebut antara lain diatur adanya perubahan tarif paspor 48 halaman/5 tahun, dari semula Rp 355.000.- menjadi Rp 350.000.

"Begitu pula tarif pembuatan buku paspor 48 halaman/5 tahun elektronik paspor (e-Paspor yang didalamnya mengandung chip data pemegang paspor) yaitu seharga Rp. 650.000.-," kata Markus saat acara sosialisasi bertempat di aula gedung kantor Imigrasi setempat.

Selain itu, perubahan tarif PNBP Keimigrasian lainnya antara lain yakni biaya atau tarif orang asing (WNA) yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dan tidak melampaui batas waktu 60 hari sejak diberikan izin dari Keimigrasian ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per hari.

 (Bangka Pos/Ryan A Prakasa)

Penulis: ryan augusta
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved