Berita Pangkalpinang

Pembangunan Wilayah Pesisir Mandek Gara-gara RZWP3K Belum Rampung

Diskresi dipandang perlu diterbitkan oleh pejabat berwenang di antaranya untuk mengisi kekosongan

Pembangunan Wilayah Pesisir Mandek Gara-gara RZWP3K Belum Rampung
BANGKA POS / DEDY QURNIAWAN
Rakor- Rapat antara Pemkab Bangka dengan Pemprov Babel membahas usulan diskresi dari kabupaten kota di tengah mandeknya pembangunan dan sejumlah urusan pemerintahan karena tak kunjung selesainya rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Babel. Rapat berlangsung di Ruang Tanjungpendam, Kantor Gubernur, Rabu (15/5/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel Ferry Insani empat kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan beberapa sumber pendanaan lainnya untuk keperluan pembangunan infrastruktur pesisir yang mandek gara-gara belum rampungnya rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Babel.

Ini ia sampaikan seusai menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabulaten Bangka di ruang Tanjungpendam, Kantor Gubernur, Rabu (15/5/2019).

Setelah mengundang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) pada Selasa (14/5) lalu, giliran Pemkab Bangka yang diundang Pemprov Babel.

Diskresi dipandang perlu diterbitkan oleh pejabat berwenang di antaranya untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan publik, khususnya di wilayah pesisir.

Selain itu, ada juga investasi terkait pariwisata yang terhambat karena ini di Pulau Belitung. Dengan Belitung, rakor serupa juga akan digelar oleh Pemprov Babel.

"Sebetulnya ini inisiatif Belitung karena mereka ingin membangun pulau-pulau kecil. Tetapi kami tidak bisa mengizinkan karena RZWP3K. Kabupaten lain juga sama. Kami akan undang, yang paling banyak itu Belitung," kata Ferry seusai rapat.

Ferry mencontohkan, jetty nelayan di Kurau Barat (Bateng) tak bisa segera dibangun karena belum adanya RZWP3K.

Padahal Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1 miliar telah dianggarkan untuk memperbaikinya. Kurau Barat memerlukan jetty ini karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan.

"Masa' kami tidak bisa bangun jetty, sementara nelayan susah gara-gara RZWP3K.

Ini namanya bukan menyejahterakan, tetapi menyusahkan rakyat. Kami tidak mau menjadi bagian yang menyusahkan rakyat," ujar Ferry

Di dalam rakor bersama Pemkab Bangka, berbagai pihak pesimistis bahwa raperda RZWP3K bisa rampung pada Oktober 2019.

Apalagi di sisi lain, mayoritas anggota pansus raperda ini banyak yang tidak terpilih lagi untuk duduk di legislatif periode mendatang. (BANGKAPOS.COM / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved