Berita Bangka Tengah

Sipioni Minta Perubahan Klausul PP 35 36 2009 Terkait THR dan Gaji 13

Tak hanya klausul PP nomor 35 tahun 2019, politisi partai PDIP tersebut juga meminta perubahan klausul PP 36 tahun 2019 terkait pemberian THR

Sipioni Minta Perubahan Klausul PP 35 36 2009 Terkait THR dan Gaji 13
bangka pos Anthoni
Ketua DPRD Bangka Selatan, H Sipioni

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPRD Bangka Selatan, H Sipioni melayangkan permintaan perubahan klausul atas pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2009 terkait pemberian gaji ke 13 kepada kemendagri. 

Tak hanya klausul PP nomor 35 tahun 2019, politisi partai PDIP tersebut juga meminta perubahan klausul PP 36 tahun 2019 terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurut Sipioni, sebelumnya teknis pemberian gaji 13 dan THR, diatur lebih lanjut dengan Perda. Semestinya sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 5 huruf a yang menyatakan kepala daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD, bukan Perda.

"Beberapa waktu lalu hal ini sudah saya sampaikan ke pak Mendagri Cahyo Kumolo, dimana semestinya pemberian THR dan gaji 13 mengacu pada UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal.5 huruf a yang menyatakan kepala daerah menetapkn kebijakan pelaksanaan APBD, bukan perda," ujar Sipioni, Selasa (12/5/2019) kemarin.

Sebab menurutnya, jika mewajibkan Perda sesuai dengan klausul PP 35 dan 36 tahun 2019, THR dan gaji 13 akan terlambat. Untuk itu, dirinya meminta Bupati Basel h Justiar Noer dan Plh Sekda Agus Pratomo, sama-sama mengusulkan hal tersebut kepada pihak Kemendagri.

"Kalau mewajibkan perda THR dan gaji 13 akan terlambat. Kami minta pak bupati dan sekda mari pikirkan nasib mereka, minta pp diubah pasal 10 ayat 2 kalau dibikin perda pembayaran akan tertunda," harap Sipioni.

(Bangka pos/ Anthoni Ramli)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved