Mendagri Minta Aturan THR PNS, TNI, Polri dan Pensiunan Diubah Sehingga Pencairan Tepat Waktu

Molornya jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 karena ada yang harus direvi pada peraturan pemerintah yang menjadi payung hukumnya.

Mendagri Minta Aturan THR PNS, TNI, Polri dan Pensiunan Diubah Sehingga Pencairan Tepat Waktu
Ist/Tribunnews.com
Ilustrasi THR ASN atau PNS 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah menunda pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para PNS, ASN, prajurit TNI-Polri maupun para pensiunan.

Semula THR akan dicairkan pada 24 Mei 2019, tapi para ASN, TNI dan Polri harus bersabar.

Molornya jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 terungkap dalam permintaan perubahan sejumlah ketentuan dari dua Peraturan Pemerintah (PP) yang jadi payung hukum pencairan THR dan gaji ke-13.

Revisi itu dinilai penting untuk kelancaran pencairan THR dan gaji ke-13 bagi Aparat Sipil Negara (ASN) di daerah.

Dua beleid yang diminta untuk diubah itu adalah PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang gaji ke-13, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 mengenai THR.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta dilakukan perubahan pada pasal 10 ayat 2 di masing-masing PP tersebut.

Permohonan Mendagri ini tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2019 bernomor 188.31/3746/SJ.

Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam surat tersebut, Tjahjo Kumolo meminta agar segera mengubah pasal 10 ayat 2 supaya pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR tepat waktu.

Sebagai catatan, pada pasal 10 ayat 2 kedua PP memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved