Berita Pangkalpinang

Konsistensi SDM Paling Penting Untuk Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit

RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang melakukan sosialisasi standar pelayanan publik, Sabtu (18/5/2019).

Konsistensi SDM Paling Penting Untuk Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit
Bangkapos.com/Ira Kurniati
Penandatanganan maklumat pelayanan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, Sabtu (18/5/2019) 

BANGKAPOS.COM-- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang melakukan sosialisasi standar pelayanan publik, Sabtu (18/5/2019).

Sedikitnya ada 13 standar pelayanan yang dimasukkan dalam maklumat pelayanan publik tersebut. Seperti standar pelayanan administrasi, instalasi, humas, farmasi hingga general check up.

Sedangkan jam pelayanan baik itu administrasi, rawat jalan, humas dan kasir berlaku pada hari Senin-Kamis mulai pukul 08.00 WIB-14.00 WIB.

Pada Jumat jam buka tetap sama namun berbatas hingga pukul 11.00 WIB dan Sabtu pelayanan ditutup pukul 13.00 WIB. Namun untuk pelayanan gawat darurat, rawat inap, intensif, gizi hingga farmasi memberikan pelayanan selama 24 jam.

Direktur RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, dr Nugroho Muji Pamungkas, Sp.B, menuturkan, semua spesifik pelayanan di rumah sakit mengacu pada aturan dari Kementerian Kesehatan.

Standar pelayanan menurutnya masih sama saja, yang perlu diperhatikan yakni mengenai konsistensi SDM menjalankan pelayanan tersebut.

"Yang penting konsistensi pelayanan dan progres nya. Bukan menambah target tetapi konsen mengikuti tracknya. Kalau ada yang ditambahkan menurut saya bukan itu, melainkan lebih kepada konsisten dan progres kemajuannya," jelas Nugroho.

Menurut dia, performa pelayanan publik bukan dilihat dari nilai 100 atau 200, tetapi bagaimana pemecahan terhadap masalah yang ada. Pria yang kerap disapa dokter Toto itu, menuturkan, hal terpenting dari sebuah organisasi dan pelayanan yakni kualitas sumber daya manusia.

Dia juga menekankan pelayanan publik merupakan hal yang penting dan harus dipertanggungjawabkan sehingga harus menyamakan persepsi mengenai hal ini.

"Itu proses yang kontinyu, bagaimana memelihara dan meningkatkan itu yg lebih sulit," kata dia.

Toto menyebut, sesuai dengan prosedur dan aturan, bagi jajarannya yang tidak memberikan pelayanan publik yang baik kepada pengguna jasa dapat diberikan sanksi, dari yang paling ringan berupa teguran hingga terberat yakni pemberhentian. (Bangkapos.com/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved