Pemprov Gelar Rapat Bersama Pemkab Bangka Barat Bahas Program Penanganan Banjir

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung, Abdul Fattah dan Bupati Bangka Barat, Markus

Pemprov Gelar Rapat Bersama Pemkab Bangka Barat Bahas Program Penanganan Banjir
IST
Pemprov Gelar Rapat Bersama Pemkab Bangka Barat Bahas Program Penanganan Banjir

BANGKAPOS.COM – Peristiwa bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bangka Barat beberapa waktu lalu menjadikan wilayah tersebut sebagai satu daerah rawan banjir di wilayah Bangka Belitung.

Terkait upaya pencegahan dan penanganan  bencana tersebut, hari ini Senin (20/05) bertempat di Ruang Pertemuan Tanjung Pesona Kantor Gubernur Kep. Bangka Belitung diadakan rapat pembahasan mengenai memaksimalkan upaya penangulangan banjir dan penentuan  langkah-langkah strategis terkait perencanaan kerjasama  penanggulangan banjir  oleh Pemprov bersama dengan pihak Pemkab Bangka Barat.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung, Abdul Fattah dan Bupati Bangka Barat, Markus serta jajaran kepala OPD di lingkungan pemprov dan Kabupaten Bangka Barat.

Hal tersebut diungkapkan Wagub, Abdul Fattah usai memimpin rapat siang itu. “ Bahwa persoalan ini ( red : baca penanganan banjir) bukan persoalan sepintas tapi persoalan penanganan banjir ini dimulai dari penanganan di DAS di bagian hulu hingga hillir,”ungkap Abdul Fattah.

Adapun konsentrasi penanganan banjir, dijelaskan Wagub difokuskan pada peninjauan  atas kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan muara sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang terdapat aktivitas penambangan. 

“Di hulu daerah aliran sungai itu, banyak penambangan-penambangan, dan aktivitas itu ada yang kategori penambangan liar (red: illegal mining)  dan juga ada penambang-penambang yang sudah memiliki izin usah pertambangan, oleh karena itu persoalan  aktivitas penambangan harus disinergikan dengan rencana bagaimana menanggulangi banjir yang terjadi di Bangka Barat dengan pihak-pihak yang memiliki perizinan-perizian legal dan kemudian terhadap perizinan yang tidak legal maka ini harus ditinjau kembali,“ ungkap Wagub.

Ditambahkan Wagub,  sedimentasi lumpur dari aktivitas penambangan yang mengalir ke daerah aliran sungai (DAS) sehingga terjadi pendangkalan sungai, menjadi satu faktor yang mengakibatkan banjir sehingga sungai tidak dapat menampung volume air yang masuk saat musim penghujan dan air laut pasang.  

“Penyebab dari banjir itu pertama mengenai sedimentasi (red: lumpur pasir hasil aktivitas penambangan) yang masuk ke daerah aliran sungai sehingga mengakibatkan DAS imenjadi dangkal adalahp persoalan yang perlu diselesaikan," ungkap Wagub.

Adapun sejumlah langkah yang akan dilakukan guna normalisasi daerah aliran sungai yang diakibatkan adanya sedimentasi lumpur, Kadis PUPR Pemprov Kep. Babel, Noviar Ishak  dalam rapat tersebut mengungkapkan diantaranya dengan melakukan pengerukan sedimentasi lumpur.

“Tahun ini kami (red: pemprov) untuk penanganan banjir khususnya penanganan daerah aliran sungai adalah dengan melakukan pengerukan muara sungai," tutur Noviar Ishak dalam rapat.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Bangka Barat, Suharli mengungkapkan rencana pelaksanaan pengerukan lumpur yang ada di muara sungai yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan warga.

“Jadi masyarakat mau mengeruk sungai itu hingga ke muara”, ungkap Suharli.

Selain pengerukan sedimentasi lumpur pada sungai dan muara sungai, langkah penangan banjir lainnya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaid dijelaskanWagub adalah melalui perencanaan pembuatan cekdam untuk penghambat limbah pasir yang masuk ke muara sungai dan sekaligus sebagai pengelolaan DAS.

“Disamping itu juga harus ada penampung-penampung (red: cekdam) sebagai penghalang dari pada sampah dan sedimen lumpur yang akan mengalir ke sepanjang sungai," ungkap Wagub.

Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved