Titiek Soeharto Pastikan Prabowo Tak ke Jalur MK, Pilih Berjuang di Jalanan, Mantan Suami Kecewa Ini

Walhasil, Titiek Soeharto pun berpendapat bahwa pada Pilpres 2019 lebih baik tidak dibawa ke MK.

Titiek Soeharto Pastikan Prabowo Tak ke Jalur MK, Pilih Berjuang di Jalanan, Mantan Suami Kecewa Ini
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan politisi Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto saat menghadiri acara gala dinner dan ramah tamah bersama para pengusaha Tionghoa di Super Ballroom Suncity, Gedung Lindeteves, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Jumat (7/12/2018) malam. 

Menanggapi hal itu, mantan Ketua MK, Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada jalan lagi yang bisa ditempuh selain secara hukum dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2019.

"Kalau mereka tidak mau ke MK, Secara hukum pemilu itu sudah selesai tanggal 25 dan tidak ada jalan lagi yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kecuali secara hukum," ujar Mahfud MD seperti dilansir TribunJakarta dari tayangan youTube iNews, Minggu (19/5/2019).

"Misalnya tanggal 25 ditetapkan mereka tidak datang, tidak mau tanda tangan berita acara, ya selesai pemilu," tambahnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga angkat suara terkait pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan Pilpres 2019 yang curang.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam acara penyampaian kecurangan Pilpres 2019 yang digelar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Selasa (14/5/2019) kemarin di Hotel Grand Sahid Jaya.

Prabowo Subianto mengatakan, bahwa pihaknya tidak dapat menerima ketidakadilan.

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.

Menurut Mahfud MD, menolak hasil penghitungan resmi KPU sebetelunya bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

"Kalau dalam konteks hukum tidak apa-apa," kata Mahfud MD seperti dilansir dari tayangan YouTube iNews, Kamis (16/5/2019).

"Artinya kalau misal menolak proses rekapitulasi tak mau tanda tangan padahal sidang sudah dibuka secara sah dan diberikan kesempatan untuk mengadukan pendapat lalu dia tetap tidak mau terima ya pemilu selesai, secara hukum ya," tambahnya.

Halaman
1234
Editor: Alza Munzi
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved