Berita Sungailiat

14 Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Bangka, di Antaranya Belanja Perjalanan Dinas DPRD

Kepala BPK RI Perwakilan Bangka Belitung, Widhi Widayat mengatakan, total ada 14 temuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Bangka

14 Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Bangka, di Antaranya Belanja Perjalanan Dinas DPRD
(BANGKA POS/ DEDY Q)
Kepala BPK RI Perwakilan Babel Widhi Widayat 

BANGKAPOS.COM - Kepala BPK RI Perwakilan Bangka Belitung, Widhi Widayat mengatakan, total ada 14 temuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Bangka. Sembilan di antaranya terkait sistem pengendalian interen, dan lima sisanya menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 408,11 juta.

Satu di antara temuan adalah realisasi dan beban perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Bangka misalnya, tak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 328 juta.

"Hal-hal yang memang agak signifikan dari segi masalah, bukan bicara nilai rupihanya ya, itu adalah belanja perjalanan dinas di Sekrerariat DPRD yang belum dipertanggungjawabkan secara sah. Nilainya Rp 328 juta, sampai hari ini sudah ada pengembalian sekitar Rp 203 juta," kata Widhi di Kantor BPK RI Perwakilan Babel setelah acara penyerahan LHP LKPD Pemkab Bangka TA 2018 , Selasa (21/5/2019).

Widhi mengatakan, semua temuan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah harus sudah ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari terhitung sejak LHP LKPD diserahkan.

Dia juga menyilakan publik untuk ikut memantau apakah temuan-temuan BPK RI ini sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Bangka.

"60 hari ke depan, silakan memantau apakah sudah ditindaklanjuti oleh Kabupaten Bangka," ucapnya.

Dalam sambutannya, Widhi menjelaskan, pemeriksaan BPK RI tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam laporan keuangan. Namun jika ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berpotensi dan memiliki indikasi pada kerugian negara, maka ini harus diungkapkan dalam LHP.

BPK kemudian akan menilai materialitas permasalahannya apakah berpengaruh pada kewajaran atau ketidakwajaran laporan keuangan.

"Meskipun tadi kami menilai ada permasalahan (dalam laporan keuangan Pemkab Bangka) tetapi sexara materalitas tidak mempengaruhi kewaharan sehingga opininya tetap WTP. Juga kami perlu tekankan bahwa opini yang disampaikan BPK adalah mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan jaminan bahwa dalam pengelolaan keuangan Pemkab Bangka tidak terjadi penyimpangan atau fraud," beber Widhi.

Ketua DPRD Bangka Parulian berharap temuan pemeriksaan BPK RI terhadap Serktetariat DPRD Bangka bisa menjadi perhatian ke depan.

"Ini akan menjadi catatan saya dan Pak Sekwan agar ke depannya bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya," kata Parulian.

Menurut dia, temuan-temuan ini ia anggap sebagai catatan BPK RI dan tidak terlalu signifikan. Ke depan Sekwan diminta harus memperhatikan betul penggunaan anggaran.

"Kalau (sekwan) kerepotan mengurus banyaknya anggota dewan, saya rasa tidaklah... ini harus jadi catatan ke depan," ucap Parulian.

(BANGKAPOS.COM / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved