Advetorial

DPRD Desak Pemerintah Tegas Atasi Tambang Ilegal

DPRD Prov Babel menggelar audiensi dengan Polda Babel, Walhi, masyarakat Lubuk Besar, dan masyarakat Teluk Kelabat di ruang kantor DPRD Provinsi Babel

DPRD Desak Pemerintah Tegas Atasi Tambang Ilegal
ist/DPRD Prov Babel
DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar audiensi dengan Polda Babel, Walhi, masyarakat Lubuk Besar, dan masyarakat Teluk Kelabat, Senin (20/5) sekitar pukul 10.00 WIB di ruang Badan Musyawarah kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM-- DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar audiensi dengan Polda Babel, Walhi, masyarakat Lubuk Besar, dan masyarakat Teluk Kelabat, Senin (20/5) sekitar pukul 10.00 WIB di ruang Badan Musyawarah kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Kedatangan warga disambut langsung oleh ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya dan Wakil Ketua Hendra Apollo.
Warga desa Teluk Kelabat mengadukan aktivitas tambang di sekitar pantai wisata Romodong.

Keluhan yang sama disampaikan warga Lubuk Besar yang diwakili oleh Kepala Desa Lubuk Besar Mardianto juga mengeluhkan penambangan di hutan lindung. Akibatnya warga menutup kantor desa dan menuntut agar masalah pertambangan di hutan lindung ini bisa segera terselesaikan.

"Karena sudah terlalu berlarut-larut masalah ini, sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan aparat, puncaknya sampai tadi pagi mereka menutup kantor desa," ujar Mardianto, Senin (20/5) saat ditemui selepas audiensi.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan jika masyarakat yang datang pada hari ini menuntut agar aktivitas tambang tersebut segera dihentikan.

Didit menambahkan Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Istiono sudah bertemu dengan masyarakat, dan mengatakan jika wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hutan lindung dan konservasi mangrove, maka tidak diperbolehkan ada kegiatan penambangan.

Lebih lanjut Didit menegaskan pihak Dinas Kehutanan Bangka Belitung sudah berencana dalam waktu dekat untuk membuat tim gabungan yang terdiri dari pihak polisi, TNI, dan Sat Pol PP turun ke lapangan untuk menindaklanjuti keluhan warga.

DPRD menurut Didit tidak pernah melarang siapa pun untuk melakukan aktivitas pertambangan, dengan catatan tidak menambang di wilayah-wilayah yang dilarang oleh pemerintah untuk ditambang.

"Silahkan saja mau menambang, akan tetapi, dimana daerah yang dilarang oleh pemerintah tolong juga dihargai," ujar Didit.

Ia juga menegaskan jika siapa pun yang melanggar harus ditindak dengan tegas, karena apabila tidak ada ketidaktegasan maka kawasan hutan akan habis dirambah penambang ilegal.

DPRD juga menuntut pemerintah untuk segera bertindak tegas dan tak berlarut-larut dalam menyelesaikan persoalan ini, karena yang dilaporkan oleh masyarakat adalah daerah yang dilarang oleh pemerintah sehingga Didit merasa pengaduan masyarakat hari ini sangat wajar.

Didit berharap semoga setelah perda zonasi selesai, bisa mengurangi polemik yang terjadi pada saat ini. (r1/j2)

Lapor ke KPK
Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo menegaskan di Teluk Kelabat seharusnya sudah tidak ada lagi Izin Usaha Pertambangan (IUP), kalau pun ada IUP menurutnya itu hanya pengakuan sepihak dari PT Timah.
"Teluk Kelabat itu daerah nelayan, sudah tidak ada lagi IUP disana, ada pun IUP yang sekarang hanya pengakuan sepihak dari PT Timah. Kita tidak mengakui itu," ujar Hendra, Senin (20/5) mencoba meyakinkan warga.
Ia pun mengatakan jika DPRD tidak membahas masalah tambang, dan DPRD tidak memiliki kepentingan apa pun dengan tambang. Karena itu drinya mengatakan jika di Perda RZWP3K nanti yang akan mengetuk palu adalah dari DPRD, bukan dari eksekutif.

Hendra menambahkan jika dirinya tidak akan pernah menyetujui satu pun IUP di Provinsi Bangka Belitung dan melakukan gugatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut masalah tersebut.
"Saya Hendra Apollo sebagai ketua Golkar tidak akan menyetujui kalau ada IUP satu pun di Bangka Belitung ini. Catat ya," tegas Hendra. (R1/J2)

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved