Berita Pangkalpinang

Kembali Terima WTP, Ini yang Masih Jadi Permasalahan LHP LKPD Kabupaten Bangka TA 2018

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018.

Kembali Terima WTP, Ini yang Masih Jadi Permasalahan LHP LKPD Kabupaten Bangka TA 2018
Bangkapos.com/Dede Qurniawan
Penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Babel Widhi Widayat kepada Bupati Bangka Mulkan di Kantor BPK RI Perwakilan Babel, Airitam, Pangkalpinang, Selasa (21/5/2019). 

BANGKAPOS.COM-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018.

Ini merupakan ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten Bangka memperoleh opini WTP secara berturut-turut. Namun demikian masih ditemukan permasalahan yang meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 408,11 juta.

Hal itu diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Widhi Widayat saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018. Penyerahan laporan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (21/5/2019)

Permasalahan SPI diantaranya adalah hibah langsung dalam bentuk barang dan uang yang diterima Dinas Kesehatan senilai Rp 5,09 miliar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 4,13 miliar belum disahkan dan dilaporkan sebagai pendapatan hibah, dan proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah APBN belum optimal.

Permasalahan ketidakpatuhan diantaranya adalah perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp 328,46 juta, kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp 65,59 juta. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, Pemkab Bangka telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 203,15 juta.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Widhi Widayat menegaskan bahwa Bupati Bangka wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendaSi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," kata Widhi

Mengakhiri sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bangka beserta jajarannya atas dukungan dan kerj a sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungj awaban pelaksanaan APBD," ucap Widhi. (Bangkapos.com/Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved