Berita Sungailiat

Ketiga Kalinya Pemkab Bangka Dapat WTP, Ini Kata Mulkan

Bupati Bangka Mulkan mengatakan, pemeriksaan oleh BPK terus berkembang dari tahun ke tahun. Obyek pemeriksaannya selalu bertambah dari waktu ke waktu.

Ketiga Kalinya Pemkab Bangka Dapat WTP, Ini Kata Mulkan
(BANGKA POS / DEDY QURNIAWAN)
Jajaran BPK RI Perwakilan Babel saat bertemu dengan Bupati Bangka Mulkan jajarannya di Kantor BPK RI perwakilan Babel, Selasa (21/5/2019) 

BANGKAPOS.COM-- Pemerintah Kabupaten Bangka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Ini adalah WTP yang ketiga kalinya yang diterima Bangka secara berturut-turut setelah LHP LKPD 2016 dan 2017.

Bupati Bangka Mulkan mengatakan, pemeriksaan oleh BPK terus berkembang dari tahun ke tahun. Obyek pemeriksaannya selalu bertambah dari waktu ke waktu.

Pemkab Bangka diminta tidak terlena dengan opini yang telah didapat. Apalagi opini WTP telah didapatkan selama tiga tahun berturut-turut.

"Otomatis inj tantangan paling besar bagi kami terutama dalam melakukan pengendalian keuangan di Pemkab Bangka, ini harus dipertahankan," kata Mulkan di Kantor BPK RI Perwakilan Babel, Selasa (21/5/2019).

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018. Ini merupakan ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten Bangka memperoleh opini WTP secara berturut-turut.

Namun demikian masih ditemukan permasalahan yang meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp408,11 juta.

Hal itu diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Widhi Widayat saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (21/5/2019)

Permasalahan SPI di antaranya adalah hibah langsung dalam bentuk barang dan uang yang diterima Dinas Kesehatan senilai Rp5,09 miliar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4,13 miliar belum disahkan dan dilaporkan sebagai pendapatan hibah, dan proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah APBN belum optimal.

Permasalahan ketidakpatuhan diantaranya adalah perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp328,46 juta, kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp65,59 juta.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, Pemda telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp203,15 juta

Mulkan mengakui bahwa masih ada permasalahan-permasalahan dalam LKPD TA 2018. Dia menyebut permasalahan itu terjadi terkait tertib administrasi.

"Ini masih suatu kewajaran. Tidak mungkin di suatu institusi itu tidak ada temuan, pasti ada temuan. Mungkin dari pemerintah ini sudah benar, tetapi menurut pandangan auditor saat pemeriksaan, ini bagian dari kesalahan administrasi," katanya.

Pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dan catatan BPK RI atas LHP LKPD Bangka TA 2018 dalam waktu 60 hari. Meskipun menyandang opini WTP, catatan LHP juga akan dijadikan sebagai bagian dari evaluasi Pemkab Bangka ke depan.

"Yang namanya mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan. Beda dengan sangat akan meraih. Jangan terlalu berbangga diri, tanpa upaya mempertahankan. Dan ini harus kami perbaiki terus supaya lebih baik," tutur Mulkan.

(BANGKAPOS.COM / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved