Berita Sungailiat

VIDEO: Aktivis Walhi Babel Minta Aparat Bongkar Sindikat Tambang Ilegal di Laut Rebo

Tambang timah inkonvensional (TI) jenis rajuk tower apung masih tetap menjamur di Muara Perairan Pantai Rebo Sungailiat Bangka.

BANGKA POS.COM,BANGKA -- Tambang timah inkonvensional (TI) jenis rajuk tower apung masih tetap menjamur di Muara Perairan Pantai Rebo Sungailiat Bangka.

Sudah lebih satu tahun aktivitas tambang ilegal ini dibiarkan merajalela, karena tak pernah ada penindakan tegas pada pelakunya.

Berikut pernyataan aktivis Walhi Babel, Ratno Budi, Jumat (31/5/2019).

"Seharusnya aparat penegak hukum bongkar siapa sebenarnya yang menikmati hasil dari aktifitas ilegal mining (tambang ilegal) di Desa Rebo ini, termasuk (tangkap) koleketor timahnya dan smelter yang membeli," kata Ratno Budi saat meninjau kawasan Pesisir Pantai Rebo Sungailiat Bangka.

Ratno Budi yang merupakan Mantan Direktur Walhi Babel yang juga sempat masuk dalam bursa Caleg 2019, meminta aparat bertindak tegas. Tindakan yang dimaksud bukan hanya sebatas imbauan, namun lebih serius agar dapat memberikan efek jera, termasuk menangkap dalang dan oknum yang diduga membekingi kegiatan terlarang tersebut.

"Kalau ada yang membekingi, maka yang membekingi juga harus diproses. Sejauh tambang ini tidak memiliki perijinan, maka itu, ilegal," kata Ratno Budi.

Ketua Kelompok Nelayan Desa Rebo, Asiaw dikonfirmasi Bangka Pos, Jumat (31/5/2019) mengakui status TI di sekitar Muara Pantai Rebo dekat tambatan perahu nelayan, kategori ilegal. "Ilegal tidak punya ijin," kata Asiaw.

Lalu kenapa nelayan setempat membiarkan TI ilegal berada di perairan ini dan sama sekali tidak mengusirnya? Asiaw tampak salah tingkah menjawab pertanyaan wartawan. "Bukannya tidak kita usir, termasuk kami juga mengusir, tapi kita masih punya toleransi sama sama Warga Rebo," elaknya.

Menurut Asiaw Kelompok Nelayan Rebo yang ia pimpin telah membuat perjanjian yang disodorkan kepada pengelolah TI ilegal di perairan desa ini. "Untuk TI apung kan ada perjanjiannya. Perjanjian tertulis dari pihak kelompok nelayan kami dengan pihak TI. Kita kasih waktu dua tahun (operasi), kalau mereka (penambang) membandel, berhadapan dengan hukum," kata Asiaw.

Mengenai inti pernjanjian yang ditanda-tangani oleh pihak nelayan dan pihak penambang, menurut Asiaw, selama ini tidak menimbulkan masalah.

"Inti perjanjiannya bahwa selama bekerja mereka (penambang) tidak menggangu alur nelayan. Penambang hanya boleh bekerja selama dua tahun. Kami minta semua tidak bekerja lagi setelah dua tahun," kata Asiaw mengakui, ada puluhan ponton tambang ilegal beroperasi di perairan ini.(Bangkapos.com/Ferylaskari)

Penulis: ferylaskari
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved