Berita Sungailiat

Izin Usaha Game Ketangkasan Dilarang di Sungailiat dan Pemali

Larangan izin game ketangkasan hanya berlaku di dua Kecamatan saja yakni Sungailiat dan Pemali, sementara untuk wilayah lainnya masih diizinkan.

Izin Usaha Game Ketangkasan Dilarang di Sungailiat dan Pemali
Dokumen Bangka Pos
Ilustrasi - Pertemuan MUI didampingi Ormas dan warga dengan pengelola arena ketangkasan Game Zone Simpang Kudai Sungailiat, Bangka, Sabtu (12/1/2019). 

BANGKAPOS.COM --Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan UKM telah mengeluarkan edaran Bupati Bangka terkait izin pelaku usaha game ketangkasan yang telah memiliki izin TDUP agar dihentikan mengingat alasan keamanan, kenyamanan serta ketertiban.

Surat edaran tersebut bernomer 556/1026/Dinparpora/2019 dengan perihal intruksi pencabutan dan penolakan pembuatan izin.

Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan UKM, Pemkab Bangka, Asmawi, mengatakan larangan izin itu diberikan karena alasan konflik yamg pernah terjadi di wilayah Sungailiat sehingga Bupati memutuskan untuk tidak memberikan izin untuk usaha game ketangkasan.

"Izin permainan ketangkasan untuk dua Kecamatan Sungailiat dan Pemali dilarang itu sehubungan dengan konflik tempo hari, permainan ketangkasan di eks Swalayan Sungailiat di Protes masyarakat dan MUI, jadi dianggap tidak layak untuk di biarkan seperti itu, sehingga diminta merelokasi sesuai edaran Bupati di tiadakan untuk game ketangkasan,"ungkap Asmawi kepada bangkapos.com, Selasa (11/6/2019).

Asmawi mengatakan, untuk larangan izin game ketangkasan hanya berlaku di dua Kecamatan saja yakni Sungailiat dan Pemali, sementara untuk wilayah lainnya masih diizinkan.

"Tidak bisa lagi karena ada edaran Bupati untuk dua Kecamatan Sungailiat dan Pemali, untuk wilayah lain masih boleh. Selagi tidak berbenturan dengan aturan lainnya, baik tata ruang dan masyarakat sekitar serta banyak persyaratan yang harus dilalui,"lanjutnya.

Sementara kata Asmawi, ada dua tempat permainan game ketangkasan di Kecamatan Belinyu yang saat ini masih buka dan satunya telah membubarkan diri.

"Kalau di Belinyu masih ada satu dan satunya sudah mengundurkan diri artinya mereka mencaput izin atas permintaan sendiri melalui notaris istilahnya perusahaanya bubar, mencabut diri mengundurkan diri dari izin perusahaan itu, saat ini tinggal satu lagi yang masih beroperasi,"tukasnya.

Namun, sambung Asmawi apabila perusahaan yang telah mengundurkan diri masih beroperasi, itu harus ditindak oleh petugas penegak perda Sat Pol PP Kabupaten Bangka.

"Kalau itu wewenang ada di ketertiban umum yang ada di Sat Pol PP dan unsur Kecamatan, Kelurahan memperingatkan tempat usaha. Apabila sudah tutup dan mengundurkan diri, tidak boleh beroperasi kembali,"ungkapnya.

(Bangka Pos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved